Wabup Pungkasiadi (kiri) halal bihalal bersama Masyarakat PNPM. [kariyadi/bhirawa]
Kab Mojokerto, Bhirawa
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pasca program di Kab Mojokerto mengalami perkembangan signifikan. Terlihat dari perkembangan modal awal dana perguliran sebesar Rp15 miliar, per 31 Desember 2018 telah bertambah hingga tembus Rp70 miliar .
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, ketika halal bihalal kelembagaan PNPM Mandiri Perdesaan Pasca Program, yang digelar di Mojo Kembangsore Park, Kec Pacet, Kamis (4/7) kemarin.
”Dana awal perguliran telah mengalami perkembangan signifikan. Dari Rp15 miliar, menjadi Rp70 miliar atau naik sekitar 455%,” kata Wabup.
Pada tahun 2018, idle fund (dana menganggur) yang tercatat yakni Rp22 miliar lebih mengendap di rekening bank dan tidak diinvestasikan pada aset atau surat berharga lainnya. Maka, PNPM-MPd mengembangkannya dalam bentuk kegiatan lebih variatif. Tak hanya berkutat pada kegiatan simpan pinjam masyarakat.
Dengan perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), PNPM Mandiri di Kab Mojokerto telah menjelma menjadi potensi ekonomi bagi 2.070 kelompok yang melibatkan 38.471 anggota masyarakat.
PNPM Mandiri Perdesaan sendiri merupakan kelanjutan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (PPK), untuk dilaksanakan sebagai instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja berbasis pemberdayaan masyarakat.
Wabup juga menjabarkan beberapa progres perkembangan pembangunan di Kab Mojokerto, seperti angka kemiskinan, kesehatan, dan infrastruktur. Wabup menyebut angka kemiskinan Kab Mojokerto kini berkisar di angka 10,08%. Angka ini ditargetkan terus diturunkan, tentunya dengan program pembangunan yang membawa manfaat bagi masyarakat.
”Alokasi untuk pembangunan bidang kesehatan yang diinstruksikan pemerintah pusat sebesar 20%, namun dicoba 29%. Bidang pendidikan 10%, diupayakan 14%, dan bidang infrastruktur 25%, diharapkan bisa jadi 33%. Semua dilakukan secara imbang untuk mempercepat kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkas Wabup. [kar]
