Ahmad Zaini. [alikus/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Sekda Kab Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MSi, minta kepada semua OPD terkait di Kab Sidoarjo dan Badan Pertanahan Negara (BPN) Sidoarjo, supaya terus mempercepat realisasi terwujudnya Frontage Road (FR) di Kab Sidoarjo. Karena sudah lima tahun ini, program pembangunan FR di Sidoarjo tidak bisa direalisasi, padahal sudah ditunggu warga masyarakat.
”Saya minta kepada semua pihak, mulai Kades, Lurah, Camat, OPD terkait dan pihak BPN, bisa segera merealisasikan FR di Sidoarjo ini, karena jadi kebutuhan publik dan sudah lama ditunggu,” kata Sekda Ahmad Zaini, yang memimpin rapat koordinasi pembangunan FR Sidoarjo bersama OPD terkait, di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (15/7) kemarin.
Menurut Zaini, dana anggarannya sudah ada tahun 2019 ini. Apabila semuanya bisa lancar dan normal, maka tahun 2019 ini pembangunan FR sepanjang 9.2 km mulai Kec Waru sampai Kec Buduran itu bisa tuntas.
”Saya minta ada percepatan, mohon program ini betul-betul dikawal,” lanjut Zaini.
Mantan Kepala Bappeda Kab Sidoarjo itu menegaskan, karena sebenarnya tinggal pembayaran saja. Kalau mau ya langsung dibayar, kalau tidak mau dibayar maka akan dibayar lewat konsinyasi.
Sementara itu, Kepala Dinas PUBM dan SDA Kab Sidoarjo, Ir Sunarti Setyaningsih mengatakan, di lapangan pihaknya memang menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya memang warga tidak sepakat dengan harga yang ditetapkan oleh Tim Appraisal BPN.
”Karena pada umumnya warga minta harga yang tinggi,” kata Sunarti.
Pejabat dari BPN Sidoarjo, Fery, juga mengakui pembebasan FR mulai dari Kec Waru sampai Kec Buduran itu, masalah yang dihadapi berbeda-beda. Misalnya peta bidang sudah diumumkan akan dipakai jalur FR, namun belum dilakukan appraisal. Tapi ada juga peta bidang yang sudah diappraisal oleh tim tapi belum dibayar.
Dari 130 bidang yang ditetapkan itu kini, lanjut Fery, yang sudah diappraisal tim sebanyak 106 bidang dan 24 bidang belum diappraisal. Dari bidang yang sudah diappraisal itu, 60 bidang sudah dibayar dan dua bidang tak sesuai dengan sertifikat.
”Ada juga yang setuju, tapi belum bisa dibayar, karena ada yang dalam proses sengketa dan ada yang menjadi tanggungan bank,” kata Fery. [kus]
