Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Tuban yang tergabung PMII saat melakukan aksi di depan kantor Pemkab setempat.
Tuban, Bhirawa
Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Tuban yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tuban Jl Kartini Nomor 2, Rabu (19/1). Dalam tuntutannya para mahasiswa menyampaikan kondisi saat ini yang terjadi tidak sesuai dengan Misi Bupati Tuban Aditya Halindra F.
“Seharusnya hari ini tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Tuban menurun bukan malah meningkat dan tetap menjadi urutan nomor lima paling bawah pada garis kemiskinan di Jawa Timur,” kata Eko Wahyudi, Korkap Aksi.
Dalam misi bupati, kalau akan meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas, pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas – luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha, ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif.
“Tidak ada implementasinya sama sekali. Bupati Lindra sampai saat ini tidak mampu menangani kemiskinan di Kabupaten Tuban yang ada hanyalah menambah presentase angka kemiskinan di Tuban,” ujarnya.
Sementara itu, Khoirukum Mimmu’aini selaku Ketua Umum PC PMII Tuban, menambahkan atas kondisi kemiskinan di Tuban meminta Bupati Aditya Halindra Faridzky memberikan kontribusi nyata kepada rakyat miskin dan segera melakukan pemberdayaan dan perhatian khusus kepada pelaku UMKM.
Pemkab harus memberikan beasiswa mulai dari tingkat pelajar samapi jenjang perguruan tinggi kepada masyarakat kurang mampu. Segera menuntaskan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, dan memberikan edukasi kepada penerima bantuan sosial dan bersihkan penyelewengan instruksikan kepada setiap perusahaan yang berdiri di Tuban untuk memberikan jaminan kesehatan kepada setiap karyawannyan yang terikat outsourcing atau pun karyawaan tetap.
Tuntutan lainnya yaitu Pemkab harus meningkatkan SDM bagi pendidik sesuai dasar yang di miliki. Sekaligus menyediakan wahana literasi sebagai bentuk dukungan minat belajar dalam dunia pendidikan.
“Jika point – point di atas selama tujuh kali dua puluh empat jam tidak ada respon dari pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya Bupati Lindra. Maka kami PC PMII TUBAN akan kembali turun jalan dengan membawa masa yang lebih banyak lagi,” sambungnya.
Dalam aksi itu, massa tidak ditemui Bupati Lindra dan sebagai gantinya ditemui oleh Kepala Dinsos P3A, Pemerintah Desa dan KB Tuban, Eko Julianto serta Sekretaris Bappeda Tuban, Darmadin Noor, Kepala Satpol PP, Gunadi, Kabag Ops Polres Tuban, Kapolsek Kota.
“Angka kemiskinan dihitung pada periodesasi Maret 2021 dan kita ketahui Indonesia termasuk Tuban dilanda pandemi. Pembatasan di sana sini dan ekonomi tidak jalan memicu naiknya angka kemiskinan,” kata Eko Julianto.
Mantan Kabag Kesra menambahkan, naiknya angka kemiskinan tidak hanya dialami Tuban tapi juga kabupaten tetangga seperti Bojonegoro. Saat ini Pemkab konsentrasi menangani kemiskinan yang ada melalui kebijakan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
“Cara kami yaitu memvalidasi data penerima bansos di tahun 2022. Validasi telah dilakukan Pemkab mulai Oktober hingga November hasilnya ada temuan penerima yang tidak layak dan ada pula yang berhak menerima tapi belum masuk datanya,” imbuhnya.
Sementara dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Tuban pada Bulan Maret 2021 mencapai 192,58 ribu jiwa.
Jumlah itu bertambah sebesar 5,44 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 187,13 ribu jiwa. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban dalam rentang waktu satu tahun, mengalami peningkatan sebesar 0,40% dari 15,91% pada Maret 2020 menjadi 16,31% pada Maret 2021. Faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Tuban miskin selama periode Maret 2021 adalah aktifitas perekonomian masih belum pulih sebagai dampak pandemi covid-19.
Hal ini tercermin dari informasi big data (https://dataforgood.facebook.com) pergerakan masyarakat di Kabupaten Tuban yang rata-rata masih -0,08 terhadap kondisi Februari 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi). Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Lamongan (-0,06) dan Bojonegoro(-0,07), Tuban memiliki nilai lebih rendah yang menunjukkan bahwa masyarakat Tuban belum banyak beraktivitas di luar rumah sehingga berpengaruh terhadap perekonomian.
Garis Kemiskinan di Tuban pada bulan Maret 2021 sebesar Rp388.176 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp16.711 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,50%, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2020 yang sebesar Rp371.465,00. Garis kemiskinan per rumah tangga merupakan gambaran besarnya nilai rata – rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin.
Rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2021 untuk Kabupaten Tuban sebesar Rp1.579.876,32 per rumah tangga per bulan, bertambah sebesar Rp126.796,13 per rumah tangga per bulan dibanding kondisi Maret 2020 yang sebesar Rp1.453.080,19 per rumah tangga per bulan. [hud]
