H usman
Sidoarjo-Bhirawa
Harapan besar warga Sidoarjo menikmati jalan FR (Frontage Road) Sidoarjo, mulai dari Waru hingga Buduran sepanjang 9,2 km, makin jauh. Pemkab melalui dinas PUPR meminta rescheduling (penundaan) 6 bulan atau sampai semester I 2019 untuk pembebasan lahan.
Juru bicara Banggar dalam paripurna pengesahan KUAPPAS 2019, Usman, menjelaskan pembebasan lahan FR tidak bisa diselesaikan tahun 2018 karena banyaknya kendala di lapangan. Pemkab mengajukan penundaan pembebasan sampai pertengahan 2019, dan akhir 2019 sudah bisa dimulai pembangunannya dengan target selesai 2020. Usman menyatakan, bisa memahami penundaan ini karena kondisi lapangan penuh dengan masalah.
Ada 3 poin penting berkaitan dengan KUAPPAS 2019 yang diutrarakan Usman, yang portama adalah FR Sidoarjo, dan gedung terpadu 17 lantai tidak masuk dalam KUAPPAS. Poin ke-3 dijelaskan bahwa RS Barat di Krian dianggarkan APBD Rp 125 miliar.
Seperti yang sudah diperkirakan banyak pihak, dinas PUPR tidak akan sanggup menyelesaikan FR Sidoarjo pada tahun 2018. Padahal sudah lebih 6 tahun, Pemkab memulai pembangunan FR Sidoarjo. DPRD Sidoarjo sudah mensuport anggaran belanja tanah Rp 84 miliar tahun 2018. Sayangnya hampir 50% anggaran tidak terserap.
Tahun 2017 lalu, dinas PUPR mengeluhkan sedikit anggaran (Rp 5 miiar) yang disetujui Banggar untuk belanja tanah. Namun setelah tahun 2018 mendapat anggaran Rp 84 miliar dan bahkan di P-APBD ditambahi menjadi Rp 124 miuliar, ternyata minim sekali anggaran yanbg diserap.
Anggota Banggar, Hadi Subiyanto, menyatakan, dulu PUPR diberi anggaran kecil mengeluh, tetapi sekarang diberi anggaran besar juga mengeluh. “Jadi maunya gimana ini,” tandasnya.
Proyek FR sudah sangat lama digadang warga Sidoarjo karena begitu beratnya beban kemacetan di jalur persimpangan Aloha dan perempatan Gedangan. Namun semakin diharapkan tampaknya belum ada tanda-tanda kapan selesainya.
Anggota FKB, Dhamroni Chudori, mengingatkan PUPR untuk membangun fisik lahan yang sudah dibebaskan. “Lahan yang sudah dibeli, hendaknya segera dikerjakan fisiknya. Jangan menunggu lama lagi,” pintanya.
Kesulitan membebaskan lahan swasta, harus ditangani dnegan tegas. Pihak swasta harus mendukung program pemerintah untuk menyelesaikan proyek ini, bagi swasta yang mempersulit, hendaknya dananya dititipkan ke pengadilan untuk konsinyasi. Perlu strategi untuk mempercepat pembebasan tanah. Bila pakai cara normatif, ia kuatir pembangunan FR tidak akan selesai.(hds)
