Rasiyo Janji Perketat Pengadaan Barang Jasa

Surabaya, Bhirawa
Calon Walikota Surabaya Rasiyo bertekad menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari perilaku korupsi dan menolak segala bentuk gratifikasi. Salah satu caranya adalah memperketat proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Surabaya.
Di sela-sela acara pembekalan dan deklarasi calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada Jatim yang diselenggarakan KPU Jatim bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi itu, Rasiyo menjelaskan, untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, semua pihak harus mengetahui aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Semua tanpa terkecuali, baik itu SKPD maupun kepala daerahnya,” kata mantan Sekdaprov Jatim ini, Kamis(12/11).
Calon yang diusung Partai Demokrat dan PAN dalam Pilkada Surabaya ini mencontohkan, dalam pelaksanaan lelang untuk pengadaan barang atau jasa, diperlukan pemahaman bersama melalui rapat. Sehingga tahapan lelang dapat berjalan dengan baik.
Pasca lelang pun, lanjut Rasiyo, tetap dilakukan pengawasan. Pihaknya siap menggandeng inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran. “Ini untuk pemerintahan Kota Surabaya yang bersih,” jelas dia,
Pelaksanaan dan pengawasan lelang yang ketat diharapkan mampu mencegah tindakan korupsi. Apalagi, kata Rasiyo, kasus yang ditangani KPK kebanyakan dari lelang pengadaan barang dan jasa.
Ketika disinggung apakah akan menggunakan program lawannya jika terpilih menjadi walikota, Rasiyo mengatakan akan bersikap terbuka. Program-program yang menurut dia bagus bakal diapresiasi. Sementara yang kurang baik bakal dievaluasi.
“Kami akan terbuka dengan program-program yang baik. Di satu sisi kita juga ingin meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan cara memberi bantuan dana kepada tiap RW di seluruh Kota Surabaya,” tandas dia.
Lebih jauh, Paklik bertekad menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari perilaku korupsi dan menolak segala bentuk gratifikasi. Budaya itu akan ditanamkan bila calon nomor urut satu ini diberi amanah warga Kota Pahlawan untuk pemimpin Kota Surabaya. “Semua tanpa terkecuali, baik itu SKPD maupun kepala daerahnya,” katanya.
Calon yang diusung Partai Demokrat dan PAN dalam Pilkada Surabaya ini mencontohkan, dalam pelaksanaan lelang untuk pengadaan barang atau jasa, diperlukan pemahaman bersama melalui rapat. Sehingga tahapan lelang dapat berjalan dengan baik. Pasca lelang pun, tetap dilakukan pengawasan. Pihaknya siap menggandeng inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran.
“Ini untuk pemerintahan Kota Surabaya yang bersih,” jelasnya. (geh)