Rencanan Penurunan Pajak Hiburan Ditolak Dewan

DPRD Surabaya,Bhirawa
Rencana Pemkot Surabaya menurunkan pajak Rumah Hiburan Umum(RHU) , mendapat penolakan dari kalangan legislative. Sebelumnya Nahdatul Ulama juga mnempertanyakan pengubahan pajak RHU sesuai dengan Perda 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dari 50 persen menjadi 20 persen dalam Raperda yang baru.
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Achmad Zakaria, mengatakan pihaknya kurang setuju kebijakan menurunkan pajak hiburan karena dibayar oleh pengusaha. Zakaria menyebut kenaikan pajak RHU justru harus diperjuangkan mengingat selama ini proporsinya dalam PAD tidak signifikan , sementara jumlahnya semakin banyak.
Ia menjelaskan, kenaikan pajak hiburan memang sudah sewajarnya karena selama ini tidak terlalu signifikan bagi pendapatan daerah. Menurut politisi PKS ini nilainya kecil dibanding pendapatan dari hasil PBB. Karena kontribusinya kecil bagi Pendapatan Asli Daerah atau (PAD) Pemkot Surabaya, maka seharusnya pajak hiburan memang naik.
“Tapi kalau pajak hiburan yang mau diturunkan oleh Pemkot itu kan yang bayar pengusaha. Sementara PBB dari tahun ke tahun tidak pernah ada dispensasi penurunan, malah cenderung naik terus, “ujarnya kepada wartawan di gedung Dewan, Rabu( 8/2).
Sebagai perbandingan Zakaria menyebut PAD dari pajak hiburan di Surabaya pada tahun 2015 hanya Rp53,6 Milyar, sementara hasil dari PBB mencapai Rp834,28Milyar.
“Disparitasnya sangat jauh antara pendapatan pajak hiburan dan PBB, nah kenapa pajak hiburan yang malah diturunkan, bukan PBB. Jadi saya tidak setuju jika pajak yang memberatkan rakyat kecil malah dinaikkan.” Ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Pansus Raperda Pajak Daerah, Herlina Harsono Njoto juga mempertanyakan kajian penurunan Pajak Hiburan kepada Pemkot Surabaya. Menurutnya, keputusan itu harus ada multyplayer effect agar ada gunanya.
Ia menganalogikan, jika pajak hiburan pada tahun 2016 nilainya Rp 100 milyar, maka untuk mencapai pendapatan sebesar itu harus ada kebijakan lain yang mendukung.
“Namun jika pajak turun, sedangkan tarif tetap akan menguntungkan pengusaha. Harus ada multiplayer effeck agar tidak dianggap begitu. Kita saat ini kita sedang membahas di Pansus,” papar Politisi Partai Demokrat ini. [gat]