Sekdaprov Tekankan Kinerja Pemerintah Berorientasi Hasil

Pemprov Jatim, BHirawa
Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, kembali mengingatkan kinerja birokrasi di lingkungan Pemprov Jatim, untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Untuk memperoleh hasil tersebut, harus dimulai dengan penetapan kinerja perseorangan atau staf, sehingga mampu menunjukkan potensi setiap individu PNS.
“Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Pemprov Jatim melakukan evaluasi berbagai dokumen akuntabilitas kinerja dalam manajemen pemerintahan, seperti penerapan sistem AKIP pada SKPD dilingkungan Pemprov Jatim,” kata Sukardi, saat pembukaan rapat Pra Evaluasi Sistem AKIP dan Finalisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Jatim, di Royal Trawas, Pasuruan, Sabtu (13/4) malam.
Menurut dia, sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas,sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dikenal sebagai sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Mengingat hasil evaluasi Pemerintah Pusat terhadap kinerja Pemprov Jatim tahun 2013 mendapat nilai 66,28, termasuk kategori ‘B’ dengan Interpretasi ‘Baik’. supaya rekomendasi hasil evaluasi tahun depan bisa masuk kategori ‘A’, Pemprov Jatim bertekad melakukan perbaikan.
Langkah-langkah yang dilakukan meliputi, penyelarasan terhadap beberapa dokumen, yaitu perencanaan kinerja Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Penetapan Kinerja.
“Kita akan memberikan penghargaan kepada SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, utamanya bagi PNS yang meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, juga sebaliknya memberikan sanksi (punishment),” ungkapnya.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Setiadjit, SH, MM mengatakan, melalui evaluasi AKIP diharapkan dapat memberikan informasi tentang implementasi sistem AKIP, agar lebih memahami proses evaluasinya. Selanjutnya  menilai akuntabilitas kinerja sekaligus memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah dan selanjutnya melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil  evaluasi periode tahun lalu.
Pembahasan pra evaluasi AKIP untuk memberikan bekal dan kemampuan bagi para sekretaris yang bertanggungjawab dalam penyusunan LAKIP. Sehingga saat dilakukan evaluasi sistem AKIP oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidapat menyusun dan membuat laporan LAKIP dengan baik.  [iib]