Sikap Disiplin PNS Bisa Berdampak Pemerintahan dan Pembangunan Sesuai Harapan

Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad.

Trenggalek, Bhirawa.
Peningkatan kapasitas disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad menghimbau PNS harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi. Pesan ini disampaikan, karena PNS merupakan sumberdaya aparatur pemerintah yang mempunyai peranan menyukseskan pemerintahan dan pembangunan.

“Oleh karena PNS harus punya sikap disiplin yang tinggi, agar laju pemerintah dan pembangunan ini berjalan sesuai harapan”, tegasnya saat membuka kegiatan Bimtek peningkatan kapasitas disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara virtual yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Selasa (2/11/2021).

Bekerjalah yang baik, memberikan pesan kepada jajarannya, “serta sikap perilaku dijaga. Terus kesetiaan dan ketaan kepada negara, bermoral dan bermental baik harus dilakukan”, imbuhnya.
Wabub Trenggalek, juga mengatakan disiplin diperlukan untuk mendukung lancarnya pelaksanaan pekerjaan yang silakukan pada suatu OPD. Disiplin juga mencerminkan besarnya tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

Disiplin adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan. “Pada aparatur pemerintah disiplin ini adalah modal penting yang harus dimiliki oleh setiap PNS, pasalnya menyangkut pada pelayanan publik”, tutupnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Trenggalek, Eko Juniati sepakat dengan pernyataan Wakil Bupati Trenggalek itu. Menurutnya disiplin PNS menjadi modal utama dalam memberikan pelayanan publik. Apalagi saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS ini.

Melalui bimtek yang digelar ini, Kepala BKD berharap pengelola kepegewaian dapat memahami secara utuh terkait peraturan baru disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut. Dan selanjutnya para pengelola kepegawaian yang merupakan kepanjangan tangan BKD, diharapkan dapat berperan aktif dan mendorong disiplin PNS dilingkup kerjanya.

Bimtek peningkatan kapasitas disiplin PNS ini sendiri digelar selama sehari (2/11) dan diikuti sebanyak 77 pengelola kepegawaian di seluruh instansi yang ada. (Wek)

Tags: