Perekonomian dunia telah beralih kiblat ke negeri jazirah Arab.Bahkan China coba merebut semangat investasi negari-negeri Arab, pindah dari Amerika Serikat. Eropa dan berbagai penjuru dunia makin bergantung jazirah. Ini menandakan perekonomian dunia akan tertata secara syariah, dan “setengah” kapitalis. Sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) akan menjadi faktor pendorong perekonomian di negara-negara mayoritas Islam.
Indonesia berpeluang manakala model ekonomi syariah mampu mewadahi hasrat investasi negara-negara Arab. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui, masih perlu dorongan kuat menciptakan “lifestyle. “Ekosistem perekonomian syariahmemiliki varian produk-produk industri terkait (berbasis syariah). Produk industri syariah tersebut antara lain, kelompok makanan halal, jasa keuangan, rekreasi, sandang, kosmetik, dan obat-obatan.
Tahun (2016) lalu, World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12 di Jakarta, juga merekomendasikan industri produk halal. Bahkan WEIF juga memiliki program IdeaPad. Meretas pertemuan pemilik ide kreatif, investor produk ekuitas, perusahaan, serta konsumen. Negara kawasan Asia Tenggara terdekat Indonesia yang dijadikan basis, adalah Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.
WIEF merupakan forum tempat pemimpin dunia, pemimpin industri, akademisi, ahli regional, profesional, dan manajer perusahaan. Tujuannya menjajaki peluang kerja sama bisnis di negara-ngera mayoritas muslim. Harus diakui, dengan populasi muslim terbesar di dunia, perekonomian syariah di Indonesia, masih tertinggal dibanding negara-negara lain. Terutama di Malaysia, perekonomian syariah memperoleh dukungan pemerintah dan negara.
Berdasar catatan Global Islamic Economy Indicator Score(tahun 2016-2017), ekonomi syariah Indonesia hanya menempati peringkat 10. Sedangkan sistem keuangan syariah menempati peringkat tujuh, juga masih tertinggal dari Malaysia dan negara-negara di Semenanjung Arab. Di Jawa Timur misalnya, penetrasi pasar keuangan berbasis syariah masih dibawah 5%.
Market sharepada awal tahun 2017, perbankan syariahhanya sebesar 4,7% (masih dibawah rerata nasional yang sudah mencapai 5,2%). Padahal Jawa Timur memiliki ribuan pesantren. Juga ribuan lembaga pendidikan Islam ter-akreditasi sangat baik, dan unggul. Diantaranya berupa sekolah dasar dan menengah (serta perguruan tinggi), PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), serta TPQ (Taman Pendidikan Quran) dan madrasahdiniyah.
Maka wajar OJK regional Jawa Timur, mengharap market sharesyariah bisa lebih didongkrak. Diantaranya melalui kerjasama Asosiasi Dewan Pengawas Syariah Indonesia (ADPASI) berencana meng-gagas sosialisasi bisnis syariah lebih masif. Yakni, penerbitan buku (52 tema) materi khotbah Jumat, bermuatan bisnis syariah. Diharapkan kelak, Jawa Timur menjadi barometer market share syariah. Terutama pada kalangan pesantren.
Beberapa propinsi lain (Jawa Barat, dan Sumatera bagian tengah) konon, telah memiliki indeks kualitatifmarket share syariah lebih baik.Tetapi secara kuantitatif masih sangat kurang. Rendahnya partisipasi dalam perekonomian berbasis syariah, disebabkan kurangnya propaganda. Serta kebiasaan berbisnis kalangan santri masih sangat rendah. Begitu pula yang sudah menjalani bisnis (sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM), belum tergolong bank mainded.
Seperti umumnya masyarakat pedesaan, akses terhadap permodalan masih sangat rendah. Disebabkan aset yang dimiliki kalangan santri tidak bank-able. Tidak bisa di-agun-kan sebagai jaminan kredit perbankan. Misalnya, bukti kepemilikan aset berupa tanah dan ladang berupa petok D, atau bahkan hanya leter C (catatan desa). Banyak kalangan pengusaha UMKM terjebak bank “thithil” (rentenir), dengan beban bunga sangat tinggi.
Sehingga bisnis syariah, seharusnya menjadi “pahlawan” peningkatan perekonomian kalangan santri.Menjadi “pahlawan” dengan cara membuka akses permodalan seluas-luasnya terhadap bisnis kalangan santri. Mempermudah persyaratan kredit UMKM, dengan prinsip ta’awun (saling tolong menolong). Cukup dengan agunan profesi dan rekomendasi Kepala Desa.
——- 000 ——–
