Tak Ditemui Risma, Pedagang Ancam Boikot Launching Pasar Turi

Perwakilan Pedagang Pasar Turi batal menemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan hanya ditemui Kepala Bakesbangpol Linmas Surabaya Sumarno. Tampak Sumarno sedang menjelaskan kepada pengunjuk rasa di halaman Balai Kota Surabaya,Rabu (16/3). [trie diana]

Surabaya, Bhirawa
Ratusan pedagang Pasar Turi korban kebakaran mengepung balai kota untuk menagih janji Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Rabu (16/3) kemarin. Mereka meminta ketegasan pemkot untuk turun langsung menyelesaikan polemik antara pedagang dengan investor PT Gala Bumi Perkasa (GBP).  Para pedagang juga mengancam akan memboikot gran launching yang digelar 18 Maret.
Sayangnya kedatangan ratusan pedagang itu tidak ditemui oleh Tri Rismaharini, mereka hanya ditemuji Bakesbangpol Linmas Soemarno. Kondisi ini membuat para pedagang kecewa dan sempat adu mulut dengan petugas pemkot.
“Jadi Wali Kota jangan pencitraan saja, mana Risma. Kami ini pendukung Risma di Pilakada, tolong jangan sembunyi. Kami ini tamu korban kebakaran,” teriak salah satu pedagang Pasar Turi korban kebakaran, M Taufik kepada pejabat Pemkot yang menghadangnya.
Terkait rencana launching Pasar Turi Baru yang dikelola oleh PT GBP yang dikepalai Henry J Gunawan pada 18 Maret 2016 besok, Pedagang mengancam akan memboikot dengan memblokir akses kegiatan grand launching tersebut. Ancaman itu sebagai puncak kekesalan terhadap konflik antara pedagang dengan investor PT Gala Bumi Perkasa.
“Kami akan memblokir akses pintu Pasar Turi Baru saat grand opening dan pemkot harus menghentikan. Karena bangunan itu penuh masalah, tidak ada izin HO, Amdal, izin operasional dan banyak masalah lainnya,” ujar I Wayan Titip Sulaksana Kuasa Hukum Pedagang Pasar Turi yang juga ikut mengawal jalannya aksi.
Ia mengatakan, para pedagang yang saat ini berdemonstrasi juga tidak peduli dengan pedagang lain yang saat ini telah menempati bangunan Pasar Turi Baru itu. “Terserah itu pilihan mereka. Silahkan kalau mau ikut Henry J Gunawan. Mereka bukan pedagang lama tapi pedagang baru,” katanya.
Menurutnya, tidak ada niatan baik pemkot untuk mencari solusi permasalahan. Sejak periode pemerintahan awal Risma pun, persoalan pasar turi baru sebatas tidak dibongkarnya stan tempat penampungan sementara (TPS). Pasalnya, pembangunan TPS merupakan bantuan urunan dari APBD Kota Surabaya sebesar Rp18 miliar, dan APBD Pemprov Jatim sebesar Rp5 miliar dengan Total Rp23 miliar.
“Itu perlu diingat. Karena sudah menjadi aset negara. Jadi tidak bisa dibongkar seenak udelnya oleh Henry Gunawan,” tegas Wayan.
Selain itu, diterangkan Wayan, sumber masalah konflik yang terpelihara ini adalah perjanjian kerjasama hak guna bangunan, atau BOT (Built Operate Transfer). Kerjasama tersebut berlangsung selama 25 tahun.
Pemkot Surabaya seharusnya bisa mencabut kerjasama tersebut.”Harus. Karena yang dibuat disitu terjadi antara Pemkot dengan Henry. Selain itu, sampai saat ini juga tidak segera diterbitkan strata title,” terang Wayan yang juga dosen di Uniar Surabaya ini.
Ketua Tim Pemulihan Pasca Kebakaran (TPPK) Pasar Turi, Kiemas A Chalim memaparkan, ada tiga tuntutan pedagang Pasar Turi yang harus dituntaskan. Pertama, Pemkot harus meninjau ulang semua kelengkapan bangunan Pasar Turi sudah layak tidak. Kedua, mengambil alih pengelolaan Pasar Turi agar pedagang punya kepastian. ketiga, percepatan pembangunan sebagai tempat usaha para pedagang lama.
“Katanya Bu Wali berkomitmen membantu pedangan dan pernah matur akan memutus kontrak karena wanprestasi. Tapi sampai sekarang belum dilakukan oleh Bu Wali. Kami akan terus tagih janjinya,” ujarnya.
Sementara itu, Soemarno mengatakan kepada pendemo bahwa pihaknya tidak bisa memberikan izin masuk dikarenakan Wali Kota tidak berada ditempat. Namun, ia siap menampung aspirasi pedagang yang berjanji akan disampaikan ke Wali Kota. “Sampai sekarang Bu Wali tidak ada di tempat, ada kegiatan diluar. Kalau sampeyan memiliki uneg-uneg Sampaikan ke saya saja nanti akan saya maturkan ke Bu Wali,” jawab Soemarno. [geh]