Petani Garam dari Madura yang mengatasnamakan Kerukunan Pemilik Lahan Tambak Garam (KPLTG) kabupaten Sampang hearing bersama Komisi B DPRD Jatim, Senin (29/3).
DPRD Jatim, Bhirawa
Akibat tidak menyerap garam petani, Puluhan Petani garam dari Sampang, Madura mengadukan PT Garam ke DPRD Jatim. Padahal Pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran sebesar sebesar Rp 222 miliar ke PT Garam untuk menyerap garam rakyat, tapi tidak direalisasikan.
Perwakilan Petani Garam dari Madura yang mengatasnamakan Kerukunan Pemilik Lahan Tambak Garam (KPLTG) kabupaten Sampang ,Mohammad Yanto, menegaskan, sesuai alokasi anggaran dari Pemerintah pusat ke PT Garam sebesar Rp 222 miliar digunakan untuk penyerapan garam bagi daerah penghasil garam se- Indonesia, salah satunya Madura sebagai daerah penghasil garam terbesar di Indonesia. Tapi faktanya sampai saat ini PT Garam belum menyerap garam petani.
“Petani meminta Komisi B mengawal nasib petani dan mendesak PT Garam merealisasikan program penyerapan garam petani. Apalagi di musim hujan ini petani berharap pemerintah bisa menyerap garam petani secara maksimal dan membeli sesuai harga pokok Pemerintah (HPP) ,” pintanya dalam hearing bersama Komisi B DPRD Jatim, Senin (29/3).
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim, H Rofik menegaskan, Komisi B secepatnya memanggil PT Garam untuk meminta klarifikasi permasalahan ini. Bagaimanapun nasib petani tergantung pada pemerintah. Karena jika pemerintah tidak membeli garam petani maka petani terpaksa menjual garamnya ke tengkulak dan harga tengkulak sangat rendah jauh dibawah HPP..
“Alokasi anggaran untuk penyerapan garam rakyat itu ditujukan untuk menstabilkan harga garam petani. Jika pemerintah tidak merealisasikan program tersebut imbasnya harga garam petani anjlok dan tidak sesuai HPP. Akibatnya petani merugi karena harga jual tidak sesuai dengan biaya produksi,” ungkap Politisi dari fraksi PPP ini. [cty]
