Foto: ilustrasi
Jakarta, Bhirawa.
Kebijakan PLN menawarkan penam bahan daya listrik, membingungkan rakyat jelata. Sebab yang mampu membayar tambahan daya listrik itu hanya orang yang berada, bukan rakyat. Yang diinginkan rakyat adalah penurunan tarif listrik. Mengingat saat ini masih ada 18 juta orang yang butuh subsidi listrik dan 2.500 desa belum ter-aliri listrik.
“Sebaiknya dana alokasi tambah daya dialokasikan untuk subsidi dan desa yang belum ber-listrik tersebut. Bukan untuk mobil dan kompor listrik. Pemerintah harus kaji ulang niat tersebut. Mobil listrik, kompor listrik, keduanya mahal. Jelas bukan untuk konsumsi rakyat,” tandas anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Siregar (Golkar) dalam dialektika demokrasi di pressroom DPR RI, kemarin(16/11). Nara sumber satunya, Kurtubi anggota Komisi VII DPR RI (Nasdem).
Eni Maulani lebih jauh, mengingat kan PLN untuk memberikn penjelasan gamblang tentang tambah daya itu. Sebab tambah daya, berarti tagihan rekening listrik lebih besar lagi setiap bulannya. Sementara yang dikehenda ki rakyat, adalah harga listri murah, baru berfikir untuk menambah daya. Rakyat Indonesia kawasan Timur, sampai saat ini, jangankan berfikir menambah daya. Penerangan listrik yang ada, masih byar pet sehari-hari nya.
“PLN jangan asal bunyi. Sebagian besar rakyat sekarang ini paling banter hanya memakai 1.300 watt saja. Untuk tambah daya berarti tambah besar dana setiap bulannya. Untuk apa ? Menambah beban beaya hidup?,” cetus Eni.
Kurtubi menyarankan agar PLN tidak memungut beaya dalam penam bahan daya listrik, supaya konsumen tidak terbeban. Jika tambah daya di pungut beaya, konsumen pasti kurang berminat. Bukankah penamba han daya berarti rekening listrik-nya akan lebih besar setiap bulannya.
“Perubahan alokasi daya listrik, secara otomatis akan menimbulkan beaya rekening listrik stiap bulannya. Tambah daya hanya mungkin ditawar kan pada daerah surplus listriknya. Sementara di Indonesia Timur, pembangkit listriknya saja masih sangat kurang,” jelas Kurtubi. [Ira]
