Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menjadi narasumber dalam forum replikasi inovasi pelayanan publik di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (19/9).
Pemprov Jatim, Bhirawa
Implementasi kebijakan loan agreement menjadi salah satu inovasi yang telah dibuktikan Pemprov Jatim dalam menerapkan financial engineering. Hal tersebut dinilai efektif dalam mempertahankan sustainable pembangunan dan ekonomi.
“Sebanyak 64 persen dari kabupaten/kota di Jatim yang tergantung pada dana transfer pusat. Karena itu, kita harus mendesain konsep pembangunan baru dengan melakukan financial engineering,” ujar Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat menjadi narasumber pada Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (19/9).
Pakde Karwo-sapaan lekat Gubernur Jatim menjelaskan, Pemprov Jatim menerapkan dua jenis inovasi financial engineering atau pembiayaan, yakni fiscal engineering dan creative engineering. Salah satu contoh aplikasi pembiayaan model fiscal engineering yakni loan agreement Bank Jatim dan Pemprov Jatim. Melalui loan agreement, Bank Jatim memberikan suku bunga kredit murah sebesar 6-9 persen untuk UMKM. Pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah industri primer-sekunder, mencegah urbanisasi, dan mendidik UMKM.
“Sistem perbankan ini untuk pembiayaan industri primer dan sekunder seperti UMKM. Ada kenaikan yang luar biasa dari jumlah UMKM di Jatim karena pemprov ikut membantu proses produksi, pasar, dan pembiayaan,” katanya.
Selain financial engineering, lanjut dia, juga dilakukan rekonstruksi finansial subsidi ke non subsidi, pembentukan BLUD dan pendirian Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan/PBAK yang akan meningkatkan PAD sekaligus efisiensi.
Lebih lanjut disampaikannya, pembiayaan model financial engineering itu juga untuk mendanai onfarm pada proses primer sekunder atau Agro Maritim Financing. “Solusi pembiayaan ini diharapkan bisa menggeser nilai tambah ke pedesaan, sehingga menjadi solusi terhadap anomali inflasi, serta menurunkan kemiskinan di pedesaan,” ujarnya.
Selain itu, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti rumah sakit juga sebagai penerapan fiscal engineering di Jatim. Dengan diberlakukannya BLUD ini, pelayanan tidak menggunakan APBD. Rencananya ada 20 SMK Negeri siap untuk di-BLUD-kan di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. “Nantinya dengan BLUD pada SMK ini mempunyai remunerasi terhadap guru dan juga memiliki tempat praktik. Inilah inovasi pembiayaan dalam vokasional,” pungkasnya.
Sedangkan untuk model pembiayaan creative engineering, Pakde Karwo mengatakan, telah diterapkan pada pinjaman bank dan non bank, obligasi daerah, dan memperbanyak model Public Private Partnership (PPP). Ia menambahkan, Jatim juga mengusulkan corporate bond yang masih dipelajari teknisnya oleh OJK. Yang dijual pada corporate bond adalah prospek proyeknya. Sebagai contoh, prospek pelabuhan Probolinggo.
Sementara untuk pembiayaan dengan PPP telah dilakukan Proyek SPAM Umbulan yang menjadi showcase kerjasama pemerintah badan usaha. Bahkan mendapatkan penghargaan dari PBB.
Dalam hal ini, Pemprov Jatim antara lain memiliki peran memberi dukungan perizinan, pengadaan tanah, konservasi wilayah serapan, serta menerima air dan membayar tarif ke badan usaha, suplai air, dan menerima tarif dari PDAM.
Dikatakan, rencananya Juli 2019 SPAM Umbulan sudah bisa beroperasi. Jika proyek SPAM Umbulan rampung, maka air tersebut dapat melayani kebutuhan air minum yang sehat dan jernih bagi lebih dari 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Surabaya.
“Financial engineering ini bisa berhasil dilakukan di Jatim karena didukung kultur ASN dan masyarakat Jatim yang open minded dan memiliki jiwa petarung,” pungkas dia. [tam]
