PKL di lautan pasir Bromo bandel dibongkar paksa petugas.
Kab.Probolinggo, Bhirawa
Akibat membandel walaupun telah dilarang bahkan dikirim surat 3 kali petugas gabungan terpaksa kembali menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beroperasi di lautan pasir Gunung Bromo. Pembongkaran tersebut dilakukan untuk menjaga keasrian lautan pasir sebagai destinasi wisata internasional. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Wilayah I TNBTS Sarmin, Rabu (4/1).
Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan petugas dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) serta komunitas pecinta Gunung Bromo. Ada tiga tenda yang seluruhnya milik PKL di lautan pasir yang dibongkar. Mereka rata-rata sudah dua hari membuka tenda tersebut. “Hal tersebut kami lakukan setelah mendapat info dari warga kalau ada yang berjualan di laut pasir. Atas laporan itu kami langsung bergerak dan membongkar tenda mereka,” katanya.
Menurutnya, larangan tersebut bukannya tanpa alasan, sebab pihak TNBTS ingin memberikan kenyamanan kepada pengunjung. “Kami ingin memelihara keasrian dari laut pasir. Kemudian kami juga ingin agar laut pasir terbebas dari sampah,” ujarnya.
Alasan lainnya karena TNBTS menghindari jatuhnya korban jiwa. Sebab hingga saat ini status Gunung Bromo masih waspada dengan larangan tidak ada aktivitas dalam radius 1 kilometer dari puncak kawah. Di laut pasir ini sulit pengawasannya. Kalau terjadi sesuatu, kami tidak tahu. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, petugas gabungan sudah tiga kali melakukan penertiban tenda PKL di laut pasir. “Pertama ada 20-an tenda yang kami bongkar untuk keselamatan mereka. Apalagi saat itu statusnya masih awas,” kata Kapolsek Sukapura AKP Noor Choiri.
Kebanyakan PKL tersebut berasal dari daerah “bawah” di Kecamatan Sukapura, meliputi Desa Ngepung, Sapikerep dan sejumlah desa lainnya. “Kemungkinan mereka ingin berjualan malam hari untuk menyambut para pengunjung sampai saat ini masih banyak yang malam tahun baru. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi untuk menginap di laut pasir itu yang tidak boleh dilakukan berbahaya,” tandas Kapolsek.
Lebih lanjut Sarmin mengatakan, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) membuat kebijakan baru dengan mensterilkan kawasan lautan pasir dari Pedagang Kali Lima (PKL). Hal itu dilakukan, semata-mata agar kawasan tersebut lebih bersih. Namun, bukan berarti PKL dilarang berjualan di kawasan Bromo. TNBTS menyilahkan PKL untuk berjualan diluar lokasi yang udah dinyatakan steril. Misalnya, diluar patok ataupun di luar area Pura luhur Poten.
Upaya itu dilakukan untuk merubah dan menertibkan kawasan Bromo. Salah satunya, menertibkan para PKL yang berjualan di sepanjang lautan pasir. Nah, pihaknya pun menertibkan semua PKL yang ada, dengan memindahkan ke luar patok yang berada disisi utara lautan pasir.
“Sudah kami kumpulkan para pedagang dan warga yang ikut kegiatan perekonomian di lautan pasir. Nah, dalam seminggu ini waktu para PKL untuk pindah keluar patok. Senin kemarin batasnya, karena tak kunjung dilakukan maka tim gabungan melakukan pembongkaran paksa, ” tegasnya.
Sejatinya sejak awal sudah disepakati para PKL untuk berjualan di satu titik di luar patok. Namun, seiring waktu berjalan, banyak PKL yang tumbuh dan berjualan di dalam patok. Tentunya, keberadaan PKL bertenda yang tersebar di sejumlah titik dalam patok lautan pasir, akan menciptakan kesemerawutan.
Selain itu, keberadaan para PKL tersebut justru dianggap mengganggu kearifan budaya lokal warga setempat. “Jadi perlu dilakukan penertiban atau penataan kembali dengan se-izin dari sesepuh adat setempat. Totalnya, ada sekitar 54 pedagang yang berjualan di kawasan lautan pasir,” ungkapnya.
Dengan penertiban PKL di kawasan lautan pasir Bromo, diharapkan bisa memperindah kawasan Bromo dan menghilangkan kecemburuan sosial yang menyebabkan persaingan tidak sehat diantara para PKL. Sebab, para PKL berjualan di satu titik, yaitu di luar patok. “Ke depannya kami tetap berkomitmen untuk menjaga kelestarian budaya kearifan lokal warga setempat, dan juga memberikan kenyamanan kepada setiap pengunjung yang datang berkunjung,” tambahnya. [wap]
