Para wali murid yang menolak penempatan jalur mitra warga mendatangi kantor pelayanan satu pintu di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, beberapa waktu yang lalu. [Diana rachma solicha]
Surabaya, Bhirawa
Sejumlah wali murid SD negeri menolak penempatan sekolah dengan menggunakan jalur mitra warga karena, mereka merasa memiliki kondisi ekonomi yang cukup mampu. Di samping itu, nilai ujian anak yang cukup tinggi bisa dibilang laik untuk masuk SMP negeri di Kota Surabaya.
Salah satu wali murid SDN Semolowaru 4 yang menolak jalur mitra warga, Purwanto menuturkan jika dirinya dan sejumlah wali murid yang menolak status mitra warga karena merasa berkecukupan secara ekonomi. Terlebih, mitra warga yang ditujukan untuk anaknya ditempatkan di sekolah swasta.
“Kita sebagai orangtua ya kaget. Banyak anak yang nilainya 270 atau 280 dengan rata-rata diatas 8 maunya masuk SMP kawasan. Tapi nggak bisa karena sudah masuk jalur mitra warga,”tutur dia, Kamis (13/6).
Hal itu diketahui, setelah pihak sekolah swasta mendatanginya dan meminta persetujuan penerimaan mitra warga di SMP Raden Paku. Jika kesempatan itu diterima, anaknya akan dibiayai gratis hingga lulus. Tawaran itupun spontan dia tolak, karena ia menilai memiliki peluang masuk SMP negeri di jalur kawasan karena nilai yang dimiliki anaknya cukup tinggi.
“Anak saya, saya leskan di tempat yang bagus. Ingin masuk sekolah bagus kok masuk sekolah swasta. Saya dapat KIS pun karena peran saya yang merupakan pengurus kampung atau penggerak kampung, mungkin dianggap keluarga miskin padahal saya mampu,”urainya.
Selain ia, sekitar 21 warga yang tinggal di sekitarnya yang juga kawasan perumahan, mendapat status mitra warta. Namun, hanya tiga orang yang bersedia menerima status mita warga dan penempatan sekolah. “Tapi ketika saya datang ke Dindik Kota Surabaya ternyata ada 50 lebih orang tua yang protes,” sambung dia.
Menurutnya, usai kunjungan ke Dindik Kota Surabaya, ia mendapat arahan jika menolak status mitra warga maka harus melakukan pernyataan secara online setelah batas pendaftaran mitra warga ditutup.
Oleh karena itu, per Rabu (13/6) malam, pihaknya membuat surat pernyataan menolak jalur mitra warga secara online dengan login PPDB dengan menggunakan PIN yang dibagikan di SD. Dengan begitu, pihaknya bisa mendaftar melalui jalur kawasan SMP negeri.
“Kemungkinan anak saya akan medaftar di SMPN 19 dan SMPN 35. Ambil kawasan dulu dengan tes tanggal 17 Juni nanti. Kalau nggak diterima ya ambil zonasi. Tapi sepertinya masuk karena nilai anak saya tinggi,” katanya.
Ia menegaskan selama ini pemikiran orang tua wali itu sekolah negeri pasti bagus, apalagi sekolah kawasan yang selama ini dikenal bonafit. Sehingga banyak orang tua memilih mengikuti PPDB SMP negeri karena meskipun bukan jalur kawasan namun jalur zonasi SMP negeri tetap gratis.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Martadi berpendapat, penolakan itu hal yang wajar. Sebab, berdasar dari pengaduan yang diterima oleh Dewan Pendidikan Kota Surabaya, banyak diantara para wali murid yang merasa secara ekonomi mampu. Selain itu, kemampuan anakanya yang dibuktikkan dengan hasil nilai ujian menjadi pertimbangan wali murid untuk menolak jalur mitra warga tersebut. Apalagi, di sisi lain, penempatan sekoah swasta secara kualitas dan mutu tidak sesuai dengan harapan para wali murid.
“Tampakanya data mitra warga didasarkan pada keluarga yang mendapat penanganan dari Pemkot. Misalnya terdata sakit dan operasi yang kemudian di bantu pemkot Surabaya, sehingga data itu masuk. Ada juga data yang dia (KK) nya masuk di mitra warga,” urainya.
Adanya pembagian penempatan sekolah ini, menurut Martadi karena hal itu didasarkan pada pertemuan MKKS negeri dan swasta, Dindik Kota, dan Dewan Pendidikan Kota Surabaya. di mana, ada keinginan sekolah swasta untuk dilibatkan dalam penerimaan jalur mitra warga. “Ini sesuai dengan kesepakatan tahun ini. jadi semua sekolah swasta dilibatkan dalam jalur ini,”sambung dia.
Asumsinya, kondisi sekolah relative setara. Indikatornya rata-rata akreditasinya sudah B dan A. Berdasar seluruh jumlah sekolah swasta dan negeri, kemudian KK orangtua mitra warga yang terdekat dengan sekolah mana negeri atau swasta. Jika terdekat dengan sekolah swasta mereka (penerima jalur mitra warga) akan bersekolah di sekolah swasta. “Tetapi memang orangtua berpandangan lain. Jadi tidak semua sekolah swasta mutunya sama,”katanya.
Kendati begitu, Martadi menilai, jika ini menjadi kesempatan bagi sekolah swasta untuk menunjukkan kualitasnya agar laik dipercaya orangtua. Termasuk bagi Dindik Kota Surabaya untuk melakukan pembinaan antar sekolah swasta, maupun sekolah swasta dan negeri grade mutunya tidak terlalu jauh. [ina]
