Foto Ilustrasi
Desain awal Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki tugas membangun ekosistem keamanan siber nasional sehingga bukan mengurusi informasi bohong atau “hoax” atau konten negatif di internet.
Jadi, kalau tiba-tiba Kepala BSSN (Djoko Setiadi) berbicara seolah-olah tugas BSSN adalah untuk menangkal ‘hoax’, itu harus segera diluruskan. Untuk mengatasi `hoax’, `hate speech’, atau konten negatif internet, sudah ada lembaga yang menangani hal itu, mulai dari Direktorat Cyber Crime di Bareskrim Polri, Kominfo, hingga Dewan Pers.
Apa pun motifnya, pernyataan itu sangat berbahaya karena sebagai lembaga baru, tugas dan fungsi BSSN punya potensi untuk ditarik-ulur sesuai kepentingan kekuasaan, sehingga tidak lagi sesuai dengan ketentuan undang-undang.
BSSN adalah layaknya tugas kementerian pertahanan di dunia maya, misalnya harus bisa mengantisipasi serta mengatasi serangan ransomware seperti “Wannacry”.
Jangan sampai `ransomware’ semacam itu mengancam atau bahkan merusak infrastruktur siber strategis yang kita miliki, seperti jaringan siber perbankan, bandara, rumah sakit, atau sejenisnya. Jadi, itulah wilayah tugas BSSN, yaitu membangun ekosistem keamanan dunia siber, dan bukannya ngurusi `hoax’ dan sejenisnya.
Mengacu pada praktik di negara-negara lain, keamanan siber terbagi dalam tiga kategori, yaitu ancaman siber (cyber threat), kejahatan siber (cyber crime), dan perang siber (cyber conflict).
Sesuai undang-undang, penanganan kejahatan siber di Indonesia merupakan menjadi tanggung jawab Polri, termasuk di dalamnya “cyber terrorism”, dan untuk perang siber, sepenuhnya menjadi kewenangan institusi TNI.
BSSN seharusnya mengetahui di mana posisinya terkait tiga kategori, namun masalahnya kalau saya baca Perpres pembentukannya, yaitu Perpres No. 53/2017, tugas dan kewenangan BSSN ini memang tidak jelas, karena hanya menyebut keamanan siber tanpa merinci taksonominya. Karena tak jelas, tugas dan kewenangan itu rentan ditafsirkan meluas.
Fadli Zon
Plt Ketua DPR-RI
