Gubernur: Kasus Bupati Sidoarjo Serahkan ke Penegak Hukum
Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim bakal menghadirkan Ketua KPK Firli Bahuri untuk membicarakan sejumlah program strategis di Jatim. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa serta sinkronisasi Perpres 80 tahun 2019 bersama bupati/ wali kota serta jajaran di bawahnya.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai memimpin rapat koordinasi di VVIP room Bandara Juanda, Rabu (8/1). Khofifah menyebutkan, sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jatim maupun kabupaten/kota akan dikumpulkan hari ini. ” Ada 511 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) setingkat eselon tiga di Pemprov Jatim yang akan kita kumpulkan. Dalam kesematan itu kita juga akan menghadirkan ketua KPK,” tutur Khofifah.
Khofifah berharap dengan hadirnya Ketua KPK, semua pihak terkonfirmasi bagaiamana menjalankan pemerintah yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi. Selanjutnya, dengan tertibnya administrasi yang baik juga akan terwujud percepatan untuk mewujudkan kesejahteraan.
Sementara disinggung mengenai peristiwa OTT yang dialami Bupati Sidoarjo Saiful Illah, Khofifah tidak banyak berkomentar. Pihaknya mempercayakan penuh kasus itu kepada aparat penegakan hukum untuk melaksanakan tugasnya. “Sebetulnya besok (hari ini) para bupati wali kota kita mohon hadir. Bahkan sampai sekda, kepala dinas hingga PPK kita kumpulkan agar semua bisa mendapat penguatan dalam rangka melaksanakan akuntabilitas pemerintahan yang baik,” kata gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Selain membahas pengadaan barang dan jasa, Khofifah menjelaskan bahwa pertemuan itu juga dilakukan untuk melakukan sinkronisasi terhadap Perpres 80 tahun 2019. Sejumlah pihak yang akan dihadirkan adalah kepala daerah beserta OPD yang terkait, seperti Sekretaris daerah, Bappeda, BPKAD, Biro Kerjasama, Biro Organisasi, inspektorat dan biro pemerintahan, dan dinas penanaman modal. “Kita ingin semua terkonfirmasi terkait Perpres 80 tahun 2019. Kita tahu ada tiga wilayah yang akan mendapat penguatan. Mulai Gerbang kertasusila, Selingkar wilis dan Jalur Lingkar Selatan serta BTS (Bromo Tengger Semeru),” tutur Khofifah.
Selain pemerintah eksekutif, pertemuan itu juga akan mengundang seluruh anggota DPRD Jatim serta pimpinan DPRD kabupaten/ kota se Jatim., BPN, Kajari, Kapolres, Dandim serta jajaran Forkopimda Jatim. “Kita ingin semua hadir agar penterjemahan kita segera dipahami dan membangun titik strategis untuk pelaksanaan Perpres 80 tahun 2019,” pungkas Khofifah. [tam]
