Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK memberikan kuliah umum tentang pemahaman antikorupsi di Ponpes Nurul Jadid Paiton. [wiwit agus pribadi]
Probolinggo, Bhirawa
Praktik lancung koruptor masih kerap terjadi di Indonesia yang memang menjadii musuh bersama. Agar praktik ini tak berkembang, harus ada pencegahan dimulai dari tingkat pendidikan paling bawah. Sehingga Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron memberikan kuliah umum di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Senin (5/4) malam.
Kedatangan Ghufron di Ponpes Nurul Jadid untuk mengajak lembaga pendidikan dapat mencetak kader bangsa yang berkarakter anti korupsi. Termasuk Ponpes Nurul Jadid Paiton. Dengan memberikan pemahaman pencegahan korupsi adalah hal yang paling penting.
Ghufron menjelaskan, KPK sudah menyadari korupsi bukan hanya berkaitan masalah hukum saja. Berbuat kemudian ditindak, diperiksa lalu dipenjara. Faktanya, sejak 18 tahun silam KPK sudah menindak para koruptor, namun masih terus berproduksi koruptor baru sehingga kasus korupsi masih belum dapat dihapus dari Indonesia.
“Sudah banyak koruptor yang ditangkap, sudah banyak yang ditindak dan dipenjara. Namun masih terus muncul koruptor baru. Maka kami menilai ini karakter bangsa yang perlu dibenahi melalui pendidikan,” ujarnya, saat ditemui di Gedung Rektorat Universitas Nurul Jadid (Unuja) Paiton.
Pembenahan melalui pendidikan ini dinilai Ghufron dapat membangun karakter bangsa antikorupsi. Maka menggandeng Ponpes merupakan salah satu cara agar nanti Ponpes bisa mencetak kader bangsa yang tidak hanya luas ilmunya dan terampil. Tetapi juga berintegritas dan jujur.
“Kedatangan kami tidak untuk mengajari pondok. Tapi untuk mengembalikan pondok pada khitahnya. Sehingga tidak hanya mencetak penerus bangsa yang ilmunya luas dan terampil saja, tetapi harus bisa mencetak generasi yang berintegritas dan jujur, peduli terhadap sesama, tertib dan adil” katanya.
Jika karakter ini dibangun sejak dini, maka para kader bangsa akan sadar dengan tidak menggunakan hak orang lain. Dan pendidikan anti korupsi ini sangat perlu untuk mewariskan karakter anak bangsa yang jujur. Sehingga, ke depan bangsa Indonesia menjadi lebih baik.
Adanya daerah – daerah Miskin di Jawa Timur, dapat diindikasikan masih adanya praktik korupsi yang dilakukan di daerah ini. Inilah yang menjadi bidikan lembaga antirasuah KPK. Kemiskinan terjadi lantaran beberapa faktor. Diantaranya, dari potensi alam, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan modal. Sehingga tidak hanya terjadi pada satu faktor saja.
“Kalau kemungkinan ada korupsi di dalamnya, maka KPK akan konsen kepada daerah – daerah yang kemajuan ekonominya masih lambat. Tentunya itu jadi bagian fokus kami yang akan kami soroti,” ucapnya.
Saat ditanyakan, bagaimana dengan Kabupaten Probolinggo sendiri, mengingat daerah ini masuk pada nominasi Daerah termiskin di Jawa timur. Ia tidak dapat menyampaikan satu persatu.
“Kami belum menyampaikan satu persatu (daerah, red). Hanya saja apa yang dilakukan KPK tentu dengan pencegah yang menggunakan tim melalui beberapa mekanisme, dan memonitoring agar tidak berkorupsi. Mulai dari SDM, Perizinan, tata kelola SDA, Menejemen aset, Pajak dan Retribusi daerah. Apakah sudah terindentifikasi dan cara penghitungannya sudah cukup efisien efektif atau tidak,” paparnya.
Ghufron menilai, kalau memang dirasa bagus, KPK setiap tahun memonitor dan memberi skor. Sejauh mana pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan di masing – masing daerah. [wap]
