Pemkot Surabaya, Bhirawa
Wakil Wali kota Surabaya, Wisnu Shakti Buana(WS) menawarkan jaminan penghasilan pada warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly. Meski tawaran ini belum dipastikan, namun Wawali secara tersirat bakal memanfaatkan dana APBD untuk jaminan ini.
Dalam rapat dengar pendapat antara warga Putat Jaya dan Wawali Surabaya, Jum’at (16/5) , WS menyebut siap mengupayakan adanya jaminan penghasilan pada warga terdampak penutupan Dolly.
”Intinya saya datang ke sini untuk mengemban tugas dari Wali Kota sekaligus ingin memberikan rasa keadilan berupa jaminan penghasilan kepada seluruh warga terdampak yang ada di 4 RW dengan jumlah KK sekitar 1.300,” kata Wisnu yang didampingi Kadisnaker, Dwi Purnomo SH MM, Camat Sawahan, dan beberapa kader PDIP di Balai RW 11 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan .
Dalam paparan Wawali tetap berusaha tampil tenang dalam menyampaikan visi dan misi yang diembannya dari Wali Kota Risma meskipun sejumlah pertanyaan yang hampir seluruhnya disampaikan dengan tegas bahkan pedas.
Wisnu juga meyakinkan kepada warga bahwa Pemkot Surabaya sangat mampu memberikan jaminan penghasilan untuk warga terdampak dari dana APBD yang nilainya mencapai sekitar Rp6,7 triliun pertahunnya.
”Sebenarnya dengan dana APBD senilai Rp6,7 triliun pertahun, sangat mampu memberikan jaminan penghasilan kepada seluruh warga terdampak, jika warga terdampak sepakat dan siap lokalisasi ini ditutup maka saya sebagai pejabat Wawali Kota Surabaya juga siap diajak membuat perjanjian tertulis diatas materai atau notaris terkait dana jaminan penghasilan itu agar kepastian hukumnya mengikat, dan warga bisa menuntut jika Pemkot ingkar janji,” tandas Wisnu yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya ini.
Diskusi interaktif antara Pemkot Surabaya memang berlangsung sangat alot, karena sebagian besar warga yang hadir dan sejumlah elemen pendukung warga masih terkesan berat jika Pemkot Surabaya melakukan penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak dalam waktu dekat apalagi tanggal 19 Juni mendatang, dengan alasan belum siap.
Dalam dialog tersebut, seorang warga titip pesan kepada Wisnu untuk Wali Kota Risma agar datang dan menemui warga terdampak secara langsung.
”Kita ingin Bu Wali Kota sendiri yang datang dan berdialog dengan kami. Kami ingin berkeluh kesah secara langsung tentang beban hidup kami kalau lokalisasi ditutup,” ujar seorang Warga Putat Jaya.
Jangan Serampangan
Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Surabaya mengingatkan bila lokalisasi Dolly ditutup tanpa ada perencanaan yang matang dan detail, otomatis hanya akan menambah angka pengangguran di Surabaya.
Pasalnya, kata ketua ISNU Surabaya Rudhy Akhwady, mereka yang selama ini menggantungkan hidup terhadap keberadaan Dolly akan kehilangan pendapatan. Ini sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi keluarga sekaligus pada pendidikan keluarga.
Karenanya, Pemkot Surabaya benar-benar harus mempersiapkan konsep yang matang akan dijadikan apa pasca Dolly ditutup.
Rudhy mengatakan, pemberian uang pesangon kepada Pekerja Seks Komersial (PSK) dan para mucikari tidak cukup membantu untuk membantu melanjutkan hidup. Uang yang besarannya sekitar Rp 5 juta sangat minim dibikin modal usaha. Pelatihan keterampilan yang selama ini menjadi program pra penutupan mungkin hanya menjadi varian program.
Perbedaan skill dan keterampilan menjadi salah satu alasan. Ada yang bisa menjahit, ada pula yang memiliki jiwa enterprenership, dan ada juga yang sama sekali tidak memiliki keterampilan apapun. Rudhy mengatakan problem Dolly sangat kompleks. Menutupnya dengan hanya mengambil satu solusi saja bukan langkah yang bijaksana.
“Jadi harus diselesaikan dengan beragam cara, masalahnya ndak hanya satu, kalau diselesaikan dengan satu cara sama saja dengan membunuh warganya sendiri,” terangnya.
ISNU akan mendukung penutupan Dolly dengan catatan Pemkot harus memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan masah sampai tuntas. Pendampingan kepada para PSK dan mucikari tidak selesai saat Dolly ditutup. Justru tanggung jawab pemkot benar-benar diharapkan pasca penutupan.
“Jangan sampai ditutup disini muncul tempat pelacuran di tempat lain,” ujarnya.
Rudhy menganjurkan agar pemkot menggandeng para pengusaha. Hal ini untuk mendistribusikan warga sekitar agar mendapatkan pekerjaan. Pemkot harus kreatif mengakomodasi kebutuhan warga sekitar Dolly. Disamping itu, pemerintah harus menggunakan pendekatan persuasif kepada warga setempat.
“Pemkot harus belajar dari penutupan Kramat Tunggak Jakarta, sebelum ditutup pemerintah menampung aspirasi masyarakat, begitu pula pasca penutupan tempatnya akan dijadikan apa, sekarang Kramat Tunggak kan jadi Jakarta Islamic Center (JIC),” tandasnya.
Wakil ketua ISNU Surabaya Yusuf Amrozi menambahkan, pemkot tidak hanya sekedar memberikan pesangon. Tetapi warga sekitar yang hidup dari keberadaan lokalisasi seperti tukang parkir, pedagang kaki lima (PKL), dan lainnya harus dicarikan pekerjaan. “ISNNU mendorong pengusaha ikut bertanggung jawab, untuk alih profesi,” tegasnya.
Yusuf pesimis dengan pembinaan pemkot bisa mengatasi masalah. Justru bisa jadi bila tidak dicarikan pekerjaan, para PSK dan mucikari hanya akan ngecer di tempat lain yang tidak bisa dikontrol pemerintah.
“Artinya Pemkot harus mengawal sampai kapanpun, jangan setelah ditutup tidak dikontrol, lokalisasi itu sudah bicara bisnis,” tutupnya. [dre.gat]
Keterangan Foto : Wakil Wali kota Surabaya, Wisnu Shakti Buana.
