Pemprov Jatim, Bhirawa.
Selama tahun 2023, Dinas Sosial (Dinsos) Jatim berhasil melalui dengan pencapaian yang menakjubkan. Dinsos Jatim selalu berkomitmen untuk menyukseskan program Pemprov Jatim, terutama dalam penanganan permasalahan sosial masyarakat Jatim. Berkaitan dengan hal itu, berbagai program prioritas pun dicanangkan.
Pada tahun 2023, Dinsos Jatim mencanangkan 15 program prioritas. Program tersebut merupakan pengejawantahan dari Nawa Bhakti Satya serta program prioritas pembangunan Jatim tahun 2023 yang dicanangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Ke-15 program prioritas Dinsos Jatim tersebut ialah, Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk lansia, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) untuk penyandang disabilitas berat, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pengembangan kewirausahaan bagi eks penerima manfaat (PM), penanganan kemiskinan ekstrem, Bantuan Langsung Tunai (BLT) buruh pabrik rokok, kemudian buffer stock atau penyediaan bantuan berupa alat bantu dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas.
Program selanjutnya, Jatim Social Care (JSC) sebagai percepatan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Jatim, pembentukan shelter bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan atau perlakuan salah, rehabilitasi sosial dasar PPKS dalam UPT, rehabilitasi sosial dasar PPKS dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial, Administrasi Terpadu Manajemen (ATM) Pasung.
Selain itu ada , Sistem Informasi Manajemen Pemulangan Orang Telantar yang Terintegrasi dan Teredukasi (Simlontar Rek), penguatan relawan sosial, dan terakhir penanganan bencana baik pra bencana, tanggap darurat bencana, maupun pasca bencana.
Upaya yang dilakukan Dinsos Jatim telah terbukti nyata memberikan kontribusi terhadap kesuksesan program Pemprov Jatim. Salah satunya, program penurunan kemiskinan. Pada periode Maret 2021 sampai Maret 2023, Provinsi Jatim berhasil menjadi provinsi yang terbanyak mengentaskan kemiskinan, yakni sebanyak 383.920.
Tak hanya itu, Provinsi Jatim juga sukses menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara drastis. Pada tahun 2021 angka kemiskinan ekstrem di Jatim sebesar 2,23 persen, kemudian menurun pada Maret 2022 sebesar 1,8 persen, September 2022 sebesar 1,56 persen, dan Maret 2023 sebesar 0,82 persen.
“Angka kemiskinan ekstrem di Jatim turunnya ekstrem sekali, berhasil turun 3,58 dalam tiga tahun terakhir. Ini semua karena peran serta semua pilar sosial yang luar biasa. Terima kasih karena telah bekerja dengan hati, dengan empati, dan memberikan simpati kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan kita semua,” tutur Gubernur Khofifah dalam acara Sapa Pilar Kesejahteraan Sosial di lima Bakorwil, November 2023 lalu.
Ditemui terpisah, Kepala Dinsos Jatim Dra Restu Novi Widiani MM menjelaskan, salah satu Nawa Bhakti Satya Gubernur Khofifah ialah Jatim Sejahtera. Di dalamnya termasuk program percepatan penanganan kemiskinan, baik kemiskinan reguler maupun kemiskinan ekstrem.
Dia mengungkapkan, Dinsos Jatim memberikan dukungan terbesar terhadap program Jatim Sejahtera dengan menyalurkan berbagai bantuan sosial. Antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, wanita rawan sosial ekonomi, dan permakanan bagi lembaga kesejahteraan sosial yang menangani anak dan lansia.
“Ini adalah langkah strategis ibu Gubernur melalui Dinsos Jatim guna mempercepat penurunan kemiskinan. Di samping itu, ada juga program penurunan kemiskinan ekstrem berupa pemberian bantuan sosial untuk usaha ekonomis produktif. Setiap penerima manfaat bantuan kemiskinan ekstrem mendapatkan bantuan sebesar Rp1,5 juta. Putaran I tahun 2023 alokasi bantuan ini sebanyak 3000 penerima manfaat,” paparnya.
Menurutnya, hal itulah yang mungkin menjadi salah satu pendorong Provinsi Jatim bisa lebih cepat menurunkan kemiskinan, bahkan tahun ini Jatim menjadi provinsi yang terbanyak mensubsidi penurunan kemiskinan di Indonesia.
“Tak hanya itu, kami juga dianggap optimal dalam pendampingan program, karena kami bisa memastikan bantuan bisa sampai kepada masyarakat. Kami juga bisa menggerakkan pendamping yang merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Yaitu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk memastikan bantuan itu berguna dan bermanfaat. Jadi, kami menggerakkan relawan kepada masyarakat sehingga bantuan itu benar-benar berdampak,” pungkasnya. [rac.gat]
