Kapolres Malang AKBP Hendri Umar. [cahyono/Bhirawa]
Polres Malang dalam penanganan pengamanan Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020, yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang, telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Nusantara.
Sedangkan Satgas Nusantara tersebut sebagai Cooling System atau pendingin situasi agar tidak terjadi masalah saat palaksanaan pencoblosan Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang.
Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, Minggu (25/10), kepada wartawan menjelaskan, fungsi Tim Satgas Nusantara adalah sebagai Cooling System.
Sedangkan tujuannya adalah untuk menjalankan fungsi kemitraan, fungsi sosial, manajemen media, dan penegakan hukum. “Kami berharap dengan kita bentuk Tim Satgas Nusantara agar kinerja dalam mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 semakin efektif dalam memberikan himbauan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat,” terangnya.
Sehingga, kata dia, dengan Tim Satgas Nusantara, tentunya kita tingkatkan pengamanan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama di TPS yang rawan terjadi permasalahan. Sedangkan TPS yang masuk dalam peta kerawanan, seperti di wilayah desa Kecamatan Tirtoyudo dan Ampelgading, karena ada desa Dan kerawanan didua kecamatan tersebut, karena terkait kerawanan masalah geografis. Dan pihaknya kini sudah memetakan mana-mana yang wilayah yang masuk kategori rawan saat pelaksanaan pencoblosan Paslon Bupati Malang.
“Kami sudah memetakan mana yang masuk kategori rawan dan mana yang sangat rawan. Tujuannya, agar personel yang berjaga disana lebih ditingkatkan lagi, sehingga potensi kerawananya itu tidak sampai menonjol,” papar Hendri.
Menurut dia, pihaknya telah menyiapkan personil Polisi dalam mengamankan Pilkada Kabupaten Malang sebanyak 1300 orang Polisi, rinciannya 900 orang personil dari Polres Malang, 100 orang personil dari Polda Jawa Timur (Jatim), 125 orang dari Polresta Malang, dan 75 orang dari Polres Lumajang.
Dan selain itu, nanti juga akan ada tambahan satu kompi dari Satuan Brimob Polda jatim yang akan stand by di Mapolres Malang sebagai Power on Hand atau kekuatan Polri yang harus selalu siap sewaktu-waktu jika dibutuhkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan Pilkada.
“Ada sekitar 5-6 TPS yang kita anggap rawan, karena selain medan menuju TPS sulit dijangkau, hal ini juga rawan terjadinya konflik. Sehingga dengan beberapa titik rawan itu, maka pihaknya meningkatkan pengamanan dan menambah jumlah personil Polisi di TPS yang dianggap rawan,” jelas Hendri.
Kapolres juga menyampaikan, kemungkinan akan ada penambahan titik rawan, hal ini seiring berjalannya waktu. Sehingga pihaknya akan mempertimbangkan berdasarkan kantong suara dan hasil survey. Artinya, ada TPS yang perolehan suara antar paslon mengalami perbedaan yang tipis. Sehingga disitu akan berpotensi meningkatkan eskalasi suhu semakin memanas antar pendukung paslon.
“Dan TPS tersebut akan menjadi perhatian utama kita. Sehingga dengan memperketat keamanan di TPS yang masuk rawan, hal ini untuk mengantisipasi agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih luas,” tandas Hendri. [cyn]
