Antisipasi konflik pemkot gelar pertemuan toga tomas.
Kota Probolinggo, Bhirawa
Pemerintah Kota Probolinggo kembali menggelar kegiatan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Tomas). Acara yang rutin digelar setiap bulan ini bertujuan menjaring, menampung dan mengkoordinasikan aspirasi dari masyarakat perihal informasi, potensi ancaman keamanan, gejala ataupun peristiwa yang ada di wilayah Kota Probolinggo. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Teguh Sujarwanto Sabtu 17/3.
Penyelenggaran acara tersebut sebagai salah satu upaya peningkatan peran serta seluruh elemen masyarakat melalui Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Selain itu, fasilitasi ini guna mengoptimalkan forum strategi kemitraan masyarakat Kota Probolinggo dalam mengantisipasi potensi konflik serta meningkatkan kepekaan sosial melalui upaya deteksi dini.
“Kegiatan ini merupakan sarana komunikasi dua arah yang efektif antara masyarakat dengan Pemerintah kota dan Forkopimda. Hasil dari pertemuan ini akan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar ditindaklanjuti. Sampai saat ini, respon tokoh masyarakat dan tokoh agama yang hadir sangat baik. Mereka menyampaikan informasi yang terjadi di lapangan, kita juga menginformasikan kebijakan-kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Hal tersebut dihadiri Wali Kota Probolinggo Rukmini, Ketua DPRD Agus Rudiyanto Ghafur, Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Herman, Staf ahli Wali Kota, Kepala OPD, Camat, Lurah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
Materi yang disampaikan terkait isu-isu gangguan keamanan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, potensi konflik transportasi On Line (Gojek dan Grab), antisipasi adanya penyelundupan narkoba lewat pelabuhan yang menyamar sebagai kapal pencari ikan, antisipasi tindakan kriminal yang dilakukan para remaja setelah minum-minuman keras, serta antisipasi peredaran isu-isu yang bersifat adu domba dan hoax, paparnya.
Lebih lanjut dikatakannya, pelaksanaan tahapan Pilwali Kota Probolinggo 2018 sampai masa kampanye ini berjalan relatif aman. “Suhu politik di Kota Probolinggo normal dan aman. Kejadian menonjol dalam pilkada masih nihil,” katanya.
Meskipun relatif aman, Bakesbangpol tetap melakukan tindakan pencegahan dan deteksi dini. “Kami punya komunitas intelijen daerah yang tiap bulan selalu kumpul untuk membicarakan hal-hal yang menimbulkan konflik,” paparnya.
Sejauh ini, menurutnya, laporan intelijen daerah menyebutkan, tidak ada kegiatan menonjol. “Tentang tindakan kriminalitas di Ketapang (pembunuhan) itu, sifatnya memang tiba-tiba. Kami dari Bakesbangpol tidak mendeteksi itu. Mungkin dari pihak kepolisian sudah,” ungkapnya.
Langkah pencegahan timbulnya konflik menjelang Pilwali, dilakukan Bakesbangpol dengan melibatkan berbagai forum yang ada di kota. “Kami punya forum kewaspadaan dini masyarakat yang terbentuk sampai kelurahan, FKUB, forum pembaharuan kebangsaan, dan mitra kerja sama untuk meningkatkan kesatuan politik,” tandasnya.
Selain itu, Bakesbangpol juga telah membentuk tim penanganan konflik sosial sesuai amanat UU Nomor 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. “Langkah ini upaya untuk menekan suhu politik yang naik. Selain itu, kami juga sosialisasi tentang pemahaman budaya politik pada jajaran guru, ASN, dan ormas,” tegasnya.
Pada pilkada 2013 lalu, Kota Probolinggo masuk dalam kategori rawan pelaksanaan pilkada karena terjadinya kerusuhan. “Harapannya, di tahun 2018 tidak terjadi lagi kejadian serupa,” tambahnya.(Wap)
