foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Pemprov Jatim berencana meminjam dana corporate social responsibility (CSR) dari sejumlah BUMN di Jatim. Uang ini sedianya akan digunakan untuk dana pinjaman bagi pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Jatim.
Menurut Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, saat ini pihaknya sudah meminta dana CSR ke dua BUMN, yakni PT Semen Indonesia Tbk dan PT Pelindo III (Persero). Nilainya hingga Rp400 miliar. Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo mengaku kedua perusahaan pelat merah itu bersedia untuk menyalurkan dana CSR-nya untuk pembiayaan UMKM di Jatim.
“Saya meminjam dengan tenor pengembalian selama dua tahun. Makanya saya meluruskan adanya berita jika pinjaman dana CSR itu untuk menutupi defisit APBD itu salah. Yang benar adalah pinjam untuk UMKM. Nanti yang menyalurkan adalah Bank Jatim bukan pemprov langsung,” kata Gubernur Soekarwo, Senin (18/9).
Politikus dari Partai Demokrat ini menyatakan, rencana tersebut sudah disampaikan ke Kementrian BUMN. Saat ini sudah menunggu persetujuan dari kementrian yang dipimpin Rini Soemarno tersebut. Jika disetujui, rencananya, tiap pelaku UMKM, akan mendapat plafon pembiayaan maksimal Rp50 juta.
Untuk bunga dikisaran 6 persen dalam jangka waktu setahun. “Saya ingin agar dana CSR bisa digunakan untuk membiayai sektor-sektor yang lebih produktif. Sehingga mampu menumbuhkan perekonomian di Jatim,” katanya.
Pejabat asal Madiun ini mengakui, sektor UMKM menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jatim, terutama saat didera krisis. Untuk memajukan sektor ini, pihaknya mempermudah pembiayaan dalam membantu permodalan UMKM.
Efisiensi juga menjadi satu faktor penting bagi UMKM agar produknya dapat bersaing dengan produk pasar. “Ada tiga hal yang harus dipenuhi oleh pengusaha supaya produknya dapat merajai pasar, yakni lebih berkualitas, lebih murah, dan lebih cepat pendistribusiannya,” katanya.
Adapun, saat ini jumlah UMKM di Jatim tercatat sebanyak 6,8 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut, sebagian besar tergolong sebagai usaha mikro, yakni 6.533.694 unit usaha atau 95,53 persen, disusul usaha kecil sebesar 3,85 persen atau sebanyak 261.827 unit usaha, dan usaha menengah sebesar 0,57 persen atau sebanyak 30.410 unit.
“Selain berkontribusi besar bagi PDRB Jatim, sektor UMKM terbukti mampu bertahan dan terus tumbuh meski situasi ekonomi global sedang lesu. Saya berharap, pasar dalam negeri harus dikuasai oleh UMKM,” pungkasnya.
Sementara itu, data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jatim menunjukkan, selama semester I/2017, kucuran kredit perbankan di Jatim mencapai Rp476,39 triliun, tumbuh 7,84 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Disisi lain, risiko kredit yang tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) masih terjaga pada titik 3,14 persen.
Sehingga mampu mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan di Jatim. “Penyaluran kredit lebih banyak untuk modal kerja dengan porsi 54 persen, disusul konsumsi 28 persen, dan investasi 18 persen,” kata Kepala KPBI Jatim, Difi Ahmad Johansyah. [iib]
