Bawaslu Proses Camat Ajak Coblos Parpol Tertentu

Bawaslu Jatim, Bhirawa
Dugaan  pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan parpol tertentu di Kabupaten Jombang terus bergulir. Selain Camat Kabuh, oknum camat lain di Jombang diduga juga berani mengarahkan masyarakat untuk memilih Partai Golkar pada  Pileg  9 April mendatang.
Aksi mengarahkan dukungan kepada parpol tertentu  itu dilakukan oleh Camat Jabon Tengah ketika menyerahkan bantuan pemerintah ke sebuah kampung. Usai penyerahan bantuan itu,  camat mengucapkan kata-kata yang berbuntut   panjang.
“Jangan lupa yah. Ini semua (bantuan, red) bisa terealisir berkat perjuangan Partai Golkar,” ujar  Camat Jabon Tengah  seperti ditirukan oleh Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto usai melihat video rekaman dan alat bukti lain yang dilaporkan oleh Panwaslu Kabupaten Jombang, Selasa (25/3).
Menurut Sufyanto,  laporan itu akan diproses lebih lanjut karena bukti awal sudah memenuhi unsur untuk dilakukan proses penyidikan, klarifikasi hingga merekomendasi pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti oleh KPU maupun aparat hukum yang berwenang.
Seperti diberitakan Bhirawa Senin kemarin, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dituduh memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan Partai Golkar dalam Pileg 2014. Tuduhan itu dilontarkan oleh koalisi empat partai politik besar di Jombang, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai Hanura. Tuduhan itu didasarkan pada rekaman video berdurasi sekitar 20 menit yang menggambarkan Camat Kabuh M Bashori Kholiq mengajak sejumlah kepala desa untuk memilih dan memenangkan Partai Golkar.
Juru bicara koalisi empat parpol yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Jombang M  Subaidi Muchtar menjelaskan apa yang dilakukan Camat Kabuh M Bashori Kholiq sesuai dengan perintah Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. “Video tersebut sudah kami serahkan ke Panwas sebagai bukti konkrit Bupati Jombang menggunakan birokrasi, yakni camat dan kepala desa,” katanya, Senin (24/3).
Selain Camat Kabuh,  Camat Jabon Tengah yang diduga melakukan pelanggaran,  lanjut Sufyanto beberapa waktu lalu pihaknya juga mendapat laporan dari Panwaslu Kabupaten Lamongan karena ada seorang camat di Kecamatan Paciran yang sengaja mengumpulkan beberapa kepala desa untuk diarahkan mendukung calon dari parpol tertentu.
“Laporan itu tengah diproses oleh Panwaslu setempat,  tapi kami belum menerima laporannya, ” tambah mantan Dosen Universitas Muhammadiyah Gresik ini.
Dijelaskannya anggota Bawaslu Jatim saat ini lebih sering keliling ke berbagai daerah di Jatim.  “Karena kami mendapatkan indikasi kuat, kalau banyak pejabat pemerintahan yang melakukan pengerahan untuk memenangkan parpol tertentu, sehingga kami juga lebih sering turun ke lapangan untuk mendorong panwaslu di daerah supaya lebih intensif dalam melakukan pengawasan,” ujar Sufyanto.
Sebagaimana diketahui bersama,  PNS dilarang ikut berkampanye secara aktif. Bahkan, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum pada awal Maret lalu telah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan larangan PNS untuk  ikut aktif kampanye. “Ancaman hukumannya sangat berat,  karena bisa diberhentikan dengan tidak dengan hormat, ” tegasnya .
Terpisah,  Ketua DPD Partai Golkar Jatim Zainuddin Amali membantah bahwa pihaknya telah  menginstruksikan aparat PNS untuk berpihak dan aktif kampanye untuk partainya. “Namanya simpatisan siapa yang melarang. Tapi, yang jelas, kami tak pernah menginstruksikan seperti itu. Ingat, Golkar dibesarkan salah satunya karena kadernya selalu taat pada regulasi yang ada,” jelasnya.
Pihaknya juga tidak ingin berpolemik panjang lebar terkait kasus Camat Jabon Tengah ataupun Camat Kabuh di media.”Biarlah penanganannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Kami tidak akan intervensi,” dalih Zainudin Amali.
Hanya saja, Zainuddin khawatir kasus-kasus pelanggaran seperti itu sengaja direkayasa seolah-olah dilakukan oleh Partai Golkar.
Sufyanto sendiri mengakui bahwa memang segala kemungkinan bisa saja terjadi. “Bisa jadi juga itu sarana untuk menjelek-jelekkan parpol lain. Karena, strategi politik kadang-kadang membuat opini yang menjatuhkan. Tapi, bisa juga ini alibi sehingga lebih baik menunggu hasil investigasi dan penyidikan di lapangan,” ungkapnya. .
Sementara itu,  Wagub Jatim Saifullah Yusuf sendiri mengaku baru mendengar kabar mengenai adanya PNS yang secara aktif mengampanyekan politik. “Saya belum bisa berkomentar banyak. Tapi, intinya, kami sudah memberi garis rambu yang tegas mengenai mana yang bisa dilakukan oleh PNS, dan mana yang tidak,”  kata Gus Ipul, panggilan akrabnya.
Pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu jika ada PNS yang diketahui ikut melakukan politik praktis. “Yang penting begitu PNS itu terbukti, hasilnya pasti akan dibawa ke Inspektorat untuk ditangani lebih lanjut,” pungkas mantan ketua umu PP GP Ansor ini. [cty]