Bojonegoro Bangun 8 Kantor Penyuluhan KB Baru

Kondisi kantor penyuluhan KB di wilayah kota Bojonegoro. [bas/bhirawa]

Bojonegoro, Bhirawa
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja petugas lapangan Badan PPKB, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di tahun 2015 ini akan memiliki 23 kantor penyuluhan KB di tingkat Kecamatan. Dari jumlah tersebut delapan diantaranya akan di bangun tahun ini guna menunjang aktivitas masyarakat untuk mengetahui progam KB di masyarakat paling bawah mulai tingkat dusun, desa, kecamatan bahkan Kabupaten.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bojonegoro, Anik Yuliarsih, Rabu (22/4). Menurutnya sebanyak 15 kantor penyuluhan sudah di dirikan sejak tahun 2011 hingga 2014 lalu.
Pihaknya mentargetkan pada tahun 2016 nanti dari sebanyak 28 kecamatan yang ada di wilayah Bojonegoro masing-masing sudah memiliki satu kantor pelayanan penyuluhan KB. “Tahun ini kita dirikan delapan kantor, dimana di Kecamatan Kasiman, Purwosari, Kapas,Sukosewu,Gondang, Sekar, Ngambon dan Ngasem. Dan dananya pun berasal dari DAK APBN tahun 2015,” jelasnya.
Kantor penyuluhan KB ini didirikan di dalam lokasi satu atap Kantor Kecamatan guna mempermudah pelayanan dan keamanan kantor. Dana yang bersumber dari APBN pada tahun 2015 ini Pemkab Bojonegoro mendapatkan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 1,2 Miliar. “Dari Rp 1,2 Miliar yang kita dapat dari APBN, diantaranya di gunakan untuk pembangunan delapan kantor penyuluhan KB, setiap gedung di alokasikan dana sebesar Rp 229 juta,” jelasnya.
Disampaikan, dengan terbangunnya delapan kantor baru di tahun ini sehingga di Bojonegoro tersisa lima Kecamatan seperti Kecamatan Sumberrejo, Sugihwaras, Temayang, Bubulan serta Kedewan akan dialokasikan di Tahun 2016 mendatang. Sebab di lima kecamatan tersebut masih ada terbentur kendala diantaranya lahan lokasi. “Kantor penyuluhan KB diperuntukan untuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Pusyan GATRA) untuk 7 kegiatan,” tegasnya.
Dari ketujuh kegiatan tersebut yakni untuk pelayanan KB, kesehatan reproduksi dan konseling keluarga harmonis, konseling keluarga balita, konseling keluarga remaja, lansia, pembinaan usaha ekonomi, kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pembinaan PPKB coordinator PPKBD dan Sub PPKBD.
Selain itu, BKKBN juga akan menggerakkan penyuluh KB lapangan termasuk mengajak peran aktif para bidan. Dimana bidan akan kita minta untuk berperan aktif dalam program kependudukan dan KB. “Bidan diminta untuk masuk ke sekolah ke pusat-pusat informasi dan konseling karena bidan adalah sumber pengetahuan kesehatan reproduksi yang dipercaya masyarakat,” katanya.
Dengan ditambahnya fungsi balai penyuluhan KB menjadi PPKS, pihaknya berharap program kependudukan dan keluarga berencana semakin terpadu hingga ke tingkat kecamatan. [bas]