Kunker Komisi E DPRD Jatim bersama BPBD Jatim di Kabupaten Lumajang.
Komisi E DPRD Jatim bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Lumajang.
Kunker dilakukan untuk memastikan mitigasi bencana di Kabupaten Lumajang yang sering terjadi bencana alam. Kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono beserta rombongan pada Sabtu (6/11) siang ini didampingi Kalaksa BPBD Jatim yang diwakilkan Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja.
Kunker disambut oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang, Indra W Leksana sekaligus pemaparan mengenai bencana dan penanganan yang telah terjadi di Kabupaten Lumajang kurun waktu 2021.
“Sebagai salah wilayah yang sering terjadi bencana alam. Kabupaten Lumajang perlu mendapat perhatian khusus dalam penanganannya. Baik sebagai kesiapsiagaan dan kedaruratan maupun pasca bencana,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono.
Artono menjelaskan, mitigasi bencana yabg dilakukan BPBD Jatim sangatlah penting. Untuk itu perlu upaya-upaya dalam mendukung hal tersebut.
Diantaranya seperti optimalisasi penganggaran, strategi dan cara penanganan bencana. Semua itu diperlukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana.
“Penyiapan sarpras dan SDM kebencanaan yang mumpuni juga sangat diperlukan. Karena itu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, bahwa penanggulangan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk rakyatnya,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja menambahkan, ada 3 hal penting dalam penanganan bencana. Diantaranya melalui 3M, yaitu man, money dan method. Selain SDM yang mumpuni, juga diperlukan metode yang tepat dan anggaran yang cukup untuk penanganannya.
“Satu hal di Kabupaten Lumajang yang perlu mendapat perhatian Ibu Gubernur adalah rehab rekon DAM Gambiran Sungai Kaliasem yang jebol,” tambahnya.
Untuk itu, sambung Erwin, perlu adanya penanganan maupun pembangunan DAM Gambiran. Hal ini perlu dikolaborasikan dengan baik, sehingga bisa cepat ditangani. Menurutnya, dibutuhkan juga sinergitas dengan instansi pengampu kewenangan wilayah setempat.
“DAM Gambiran ini perlu segera dilakukan perbaikan dengan menggunakan APBD maupun APBN,” pungkasnya. [bed]
