Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo MSi, menyapa anggota PKK Provinsi Jatim disela-sela acara rakor dan evaluasi Taman Posyandu.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo MSi menekankan pentingnya seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK). Seribu HPK tersebut yaitu 270 hari selama dalam kandungan dan 730 hari selama 2 tahun pasca lahir, pada masa ini pemenuhan dan pengawasan gizi wajib dilakukan karena menentukan kecerdasan ,kesehatan, dan masa depan seseorang.
“Salah satu cara pengawasan gizi anak bisa dilakukan dengan pendampingan di Taman Posyandu. Walaupun tidak semua masyarakat sadar akan pentingnya Posyandu, khususnya di daerah yang kondisi geografisnya kurang baik atau letaknya jauh,” ungkap Bude Karwo sapaan lekat Ketua TP PKK Prov. Jatim saat membuka acara Koordinasi dan Evaluasi Pengembangan Taman Posyandu dan Evaluasi Penguatan Poksus Usaha Peningkatan Pendapatan Pendapatan Keluarga (UP2K)-PKK di Gedung PKK Prov. Jatim, surabaya, Rabu (20/4) lalu.
Ia mengatakan, Taman Posyandu di Jatim yang jumlahnya mencapai 12.227 setelah dievaluasi pada akhir tahun 2014 baru 23 persen yang berkualitas. Akan tetapi setelah dilakukan pendampingan, pengarahan, koordinasi dan perbaikan pada akhir tahun 2015 kualitas Taman Posyandu di Jatim meningkat menjadi 40%. “Peningkatan kualitas Taman Posyandu itu juga harus diikuti dengan sosialisasi kepada ibu-ibu untuk memenuhi asupan nutrisi dan gizi di 1000 HPK, bekerjasama dengan Pokja 4,” imbuhnya.
Disamping itu, pendampingan dari PKK kepada ibu-ibu hamil di Taman Posyandu terbukti efektif dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), yang dulu awalnya 101/100 ribu kelahiran hidup saat ini sudah menjadi 86/100 ribu kelahiran hidup. “Upaya pendampingan PKK ini telah berkontribusi secara nasional dalam penurunan AKI karena hanya PKK lah organisasi yang sampai grassroad, walaupun secara absolut nasional masih tinggi. Saat ini Jatim sudah on the track karena target MDGs adalah 102/100 ribu kelahiran hidup, dan Jatim sudah berlanjut ke sustainable development goals,” jelasnya.
Dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan penguatan ekonomi masyarakat, lanjutnya, TP PKK Prov. Jatim terus mengoptimalkan kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan penguatan UP2K-PKK. Ini penting sebab, 54,98% yang berkontribusi kepada PDRB adalah koperasi dan UMKM, yang di dalamnya ada UP2K-PKK. Saat ini TP PKK Prov. Jatim secara bertahap telah melakukan program prioritas untuk UP2K-PKK, dengan memberikan bantuan modal stimulan dan bimbingin teknis pengelolaan.
“Pemberian bantuan modal stimulan merupakan sinergi yang bagus antara PKK Prov. Jatim dengan Pemprov Jatim. Sesuai data ada mulai tahun 2013 sampai tahun 2015 ada 82 UP2K yang sudah mendapat bantuan modal masing-masing sebesar Rp25 juta. Harapannya 82 UP2K itu bisa menjadi percontohan di Jatim,” pintanya.
Menurutnya, keaktifan provinsi dalam memberikan stimulan kepada ibu-ibu PKK di tiap kabupaten/kota, perlu didukung oleh pemda setempat utamanya bupati/walikotanya. Para bupati/walikota harus memiliki pemahaman yang sama bahwa orientasi PKK adalah sosial untuk mensejahterakan masyarakat. “Peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat adalah tanggung jawab moral bagi mereka yang terpilih sebagai kepala daerah, sekaligus istrinya yang secara fungsional menjadi Ketua TP PKK,” urainya.
Ia menambahkan, jika UP2K-PKK yang dikelola terbukti visible walaupun tidak bankable kekurangan modal pemerintah bisa membantu memberikan kredit melalui Bank UMKM Jatim. Pemberian pinjaman tersebut tentunya melalui proses evaluasi, dan ada jaminan yang diberikan melalui Jamkrida.
Lebih lanjut disampaikan, pengembangan ekonomi kreatif juga bisa dilakukan melalui ibu-ibu yang tergabung di bina keluarga balita. Kegiatannya bisa berupa pelatihan ketrampilan, sehingga bisa meningkatkan pendapatan keluarga. “Ibu-ibu yang tergabung dalam bina keluarga balita nantinya kegiatannya tidak hanya ngerumpi saja, namun juga berlatih untuk menghasilkan sesuatu yang layak jual,” pungkasnya. [iib]
