Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos (kanan) berbincang-bincang dengan Mendikbud RI Prof. Dr. Muhadjir Effendi.MAP saat kunjungan kerjanya ke Pemkab Madiun belum lama ini. [sudarno]
Kab Madiun, Bhirawa
Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos mengaku serba dilema. Masalahnya setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23/2017 tentang lima hari sekolah. Karena dia menilai full day school belum cocok alias belum pas jika diterapkan di Kab Madiun yang notabene warganya 70 persen wilayah Kab Madiun berada dipedesaan bahkan ada sebagian dilereng gunung Wilis.
“Ya yang jelas, secari pribadi, full day school belum cocok di Kab Madiun. Tetapi sebagai bagian dari pemerintahan (bupati. Red), saya tetap mendukung dan harus menjalankan,”terang bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos kepada wartawan, di Pendapa Muda Graha Pemkab Madiun di jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun, Jumat (16/6).
Pada kesempataan itu, Mbah Tarom panggilan akrab warga Kab Madiun memanggil Bupati Madiun, H. Muhtarom itu, balik bertanya. Dalam hal ini apakah sarana dan prasarana sudah dipenuhi. Sebab, sesuai faktanya program pendidikan saat ini masih keteteran. Sebaiknya sebelumnya full day school dierapkan mestinya dilengkapi sarana dan prasarana memadai. Sehingga dikawatirkan program full day school tidak bisa optimal dan mengakibatkan pendidikan di Kab Madiun jadi makin keteteran.
Menurut Mbah Tarom, poram tersebut cocoknya untuk di perkotaan yang seringa terjadi kemacetan, masih memungkinkan. Tetapi bagaimana kalau di laksanakan di Kab Madiun yang wilayahnya hampir 70 persen berada di pedesaan dan di pinggir pegunungan. “Ini yang serba menjadi dilema,” tegas Mbah Tarom kepada wartawan di Madiun seraya geleng kepala.
Yang lebih penting lagi, lanjutnya, jika benar full day school diterapkan nanti jelas merepotkan si anak/siswa, orang tua /wali murid, gutu juga pemerintah daerah setempat. Bayangkan saja, bagaimana orang tua/wali murid jelas akan menambah uang saku atau setidaknya mempersiapkan bekal kepada anak-anaknya. Jika demikian, bagaimana bagi wali murid yang bekerja, dalam menyikapi pelaksanaan full day school tersebut seandainya tetap dilaksanakan.
Ditanya bagaimana dengan pendidikan terhadap madrasah diniyah (madin) terkait dengan pelaksanaan full day school tersebut. Spontan Bupati Madiun, Muhtarom tidak berani memberikan jawaban yang jelas. “Ya masalahnya, ini program pemerintah pusat melalui Mendikbud RI. Bukannya program Pemkab Madiun. Sehingga dalam hal ini kami juga serba repot atau serba bingung mengatasinya,”terang Muhtarom seraya mengatakan, “hadewww masalahnya ada-adanya saja seperti ini, sehingga Sri Purwanti istri saya tidak mau didorong untuk maju dalam pilkada 2018 mendatang,”
“Kalau saya, secari pribadi, menolak karena full day school belum cocok di Kab Madiun. Tetapi sebagai bagian dari pemerintahan (bupati. Red), saya tetap mendukung dan harus menjalankan,”terang bupati Madiun, Muhtarom mengulangi pernyataanya seperti terurai diatas berterus terang. [dar]
