Polres probolinggo Kota saat siapkan pengamanan pilkada.
Pengamanan Pilwali
Kota Probolinggo, Bhirawa
Pengamanan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Probolinggo 2018, pihak kepolisian mengajukan anggaran sebesar Rp 7,07 miliar. Namun, Pemkot Probolinggo menyetujui untuk menghibahkan dana sebesar Rp 4,8 miliar.
Pihak Polres kota Probolinggo melalui Sekda Bambang Agus, Kamis (26/10) mengatakan, pengajuan dana hibah pilkada Perentak tahun 2018 telah diusulkan sebesar Rp 7,07 miliar.
Pengajuan anggaran keamanan itu dengan rincian penggunaan yakni, hibah tahun 2017 sebesar Rp 566 juta dan hibah tahun 2018 sebesar Rp 6.5 miliar. Namun pemkot memiliki kemampuan dengan menyetujui anggaran Rp. 4,8 miliar.
Menurut Bambang, persetujuan anggaran keamanan Pilkada yang hanya 50 persen akibat keuangan Kota Probolinggo tahun 2018 terjadi penurunan alokasi potensi dana alokasi umum sebanyak 4 persen. “Diharapkan kebijakan dari pihak Polres Probolinggo Kota untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada”, ujar Sekda Agus.
Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Alfian Nurrizal membenarkan anggaran pengamanan Pilkada 2018 disetujui Rp 4,8 miliar. Dijelaskan, anggaran itu terbagi sebesar Rp 4,3 miliar khusus dana pengamanan Pilkada selama 2018. Sedangkan, anggaran persiapan pengamanan selama tahun ini dianggarkan Rp 566 juta.
Alfian memperkirakan dana itu cukup untuk kegiatan pengamanan. Namun, pihaknya harus melakukan efisiensi dalam beberapa hal. Kegiatan patroli akan dioptimalkan di tempat-tempat yang berpotensi memiliki kerawanan. Sebelumnya kami sudah memetakan daerah-daerah rawan konflik itu, kata Kapolres.
Ia mengatakan, ada anggaran yang tidak bisa direvisi. Di antaranya, anggaran untuk pengamanan tempat pemungutan suara, pengamanan pasangan calon, serta berkaitan dengan pengamanan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pengamanan pesta demokrasi tahun depan, Polres akan menerjunkan anggota sebanyak 396 orang. Anggota dari kepolisian di bagi ke pos-pos ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), pengamanan dan pengawasan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. “Kami juga akan menambah anggota dari Brimob untuk pengamanan pilkada,” perwira dengan dua melati di pundaknya itu.
Lebih lanjut dikatakannya, Polresta Probolinggo mewaspadai Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) setempat agar tidak terjadi kekerasan seperti Pilkada sebelumnya. Selain menyiapkan pengaman berlapis, polisi juga sudah memetakan wilayah-wilayah rawan konflik. “Kami juga dibackup dari Brimob,” paparnya.
Pihaknya juga berkoordinasi dengan KPU dan Panwaslu untuk memetakan pelanggaran pidana pilkada yang menjadi wewenang kepolisian sebagai penegak hukum. Seperti pelanggaran politik uang dan pengerusakan alat peraga kampanye. “Pelanggaran itu akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku, agar pemicu konflik pilkada dapat diminimalisir sejak awal,” tegasnya.
Sementara itu, menyusul zona merah tersebut, Ketua Panwaslu, Suef Supriyanto, mengaku pihaknya lebih menfokuskan pencegahan, bukan pada pelanggaran pilkada. Karenanya, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan KPU untuk kbekerjasama dan melakukan sosialisasi, agar pelanggaran pilkada, tidak terjadi.
“Kami fokus dipencegahan. Kami tidak ingin pilkada serentak nanti ada pelanggaran yang mengarah ke kericuhan seperti pada pilkada sebelumnya. Makanya Polresta memetakan, wilayah kami masuk zona merah,” tandasnya.
Diketahui, pelaksanaan Pilwakot Probolinggo tahun 2013 lalu, berujung kerusuhan massa depan kantor Kelurahan Mayangan. Massa salah satu pendukung calon tidak puas dengan hasil Pilkada Kota Probolinggo karena menilai ada dugaan kecurangan. Hal tersebut tidak boleh terulang lagi di pilkada kali ini, tambah kapolres. [wap]
