Dana Minim,Kinerja KLA Situbondo Merosot

Kepala BPMP Kabupaten Situbondo beserta jajaran Bidang Perempuan saat memberikan keterangan kepada wartawan kemarin. [sawawi/bhirawa]

Kepala BPMP Kabupaten Situbondo beserta jajaran Bidang Perempuan saat memberikan keterangan kepada wartawan kemarin. [sawawi/bhirawa]

Situbondo, Bhirawa
Karena minimnya dana, kinerja tim Kabupaten Layak Anak (KLA) Kab Situbondo hingga tahun 2015 ini merosot tajam. Indikator tersebut ditopang oleh meningkatnya angka kejadian kekerasan terhadap anak/kaum perempuan diberbagai Desa/Kecmatan se-Kab Situbondo. Terbukti hingga saat ini, data kasus kekerasan yang menimpa anka/perempuan yang diungkap Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) Kab Situbondo mencapai 104 orang.
Kasubid Perempuan pada BPMP Kab Situbodo Subandi, mengatakan, penanganan korban kekerasan sampai bulan Juni 2015 dan sudah ditangani PPT-KPPA (Pusat Pelayanan Terpadu-Korban Kekerasan Perempuan dan Anak) sebanyak 104 kasus. Padahal, kata Subandi, kasus setahun ini diperkirakan hanya 125 orang. “Karena terus bertambah, diperkirakan sampai akhir tahun 2015 akan menjadi 200 kasus,” tegas Subandi.
Kejadian memiriskan ini terjadi, lanjut Subandi, karena tidak mendapatkan dukungan dana yang memadai dari APBD Kab Situbondo guna melakukan sosialisasi dan pencegahan dimasyarakat. Termasuk juga soal pembangunan gedung PPT-KPPA, ujar Subandi, jajarannya sampai saat ini all out membahas dengan DPRD  Kab Situbondo. “Nanti jika terealisasi akan juga kita siapkan ruangan psikiater, dari unsur SKPD, LBH, kepolisian, Kemenag dan dari BPMP, ” beber Subandi.
Sedangkan penyebab utama faktor meningkatnya angka kekerasan terhadap anak/kaum perempuan di Kab Situbondo dipicu oleh kemiskinan, pendidikan dan adan anggaran. Mereka, aku dia, rata rata belum memahami sebuah aturan. “Misalnya kalau dahulu anak dicubit itu tidak masalah karena bagian dari keluarga. Namun saat ini itu berbeda, karena kejadian termasuk perlakuan semena-mana,” paparnya.
Faktor yang terakhir, aku Subandi, karena BPMP Kab Situbondo masih belum bisa menyampaikan sosialisasi hingga ke akar-akarnya. Untuk itu, diharapkan dari organisasi yang ada seperti SKPD terkait bersama masayarakat ikut membantu sosialisasi sampai ke bawah.
“Dari 104 kasus itu, yang paling menonjol adalah kasus perkosaan, pencabulan dan KDRT. Dari tiga kasus itu yang betul-betul mendapatkan perhatian dari Kepolisian soal kasus KDRT. Dalam hal ini kami mengedepankan mediasi, karena untuk menekan meningkatnya angka perceraian,” ungkap Subandi.
Terpisah, Kepala BPMP Kab Situbondo Akhmad Junaidi menuturkan, keberhasilan indikator itu didukung oleh adanya sosialisasi, dimana masyarakat yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Termsuk diantaranya jika ada kasus KDRT terhanak anak dan perempuan, uria dia, korban kini menjadi tahu ketika ada sosialisasi. “Meningkatnya korban ini didukung oleh meningkatnya pengetahuan. Kejadian sebelumnya yang biasanya tidak terungkap, akhirnya menjadi terungkap,” papar mantan Kabag Perlengkapan itu.
Di pihak lain, Junaidi sudah melakukan pencegahan, meskipun sosialisasi bagian dari pencegahan. Dia berharap Pemkab Situbondo mampu membiayai upaya tersebut sehingga bisa menekan terjadinya KDRT terhadap anak dan perempuan. “Meski terbentur biaya minim, kita tetap melakukan sosialisasi dibeberapa sekolah, pesantren dan organisasi masyarakat. Yang jelas itu baru sebagian kecil saja berhasil diagendakan sesuai dengan target,” pungkas Junaidi. [awi]

Tags: