Blegur Prijanggono saat kegiatan Reses
DPRD Jatim, Bhirawa
Permasalahan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kota Surabaya menjadi polemik ditingkatan masyarakat kota pahlawan tersebut. Sebab masalah ini berdampak banyak masyarakat tidak menerima bantuan dari pemerintah, baik dari Pemkot, Pemprov hingga dari pemerintah pusat.
Menurut Siti Aisyah (45) warga Sidotopo Sekolahan mengatakan kalau suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang penghasilannya pas-pasan. Namun, tak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah baik dari Pemkot, Pemprov maupun pemerintah pusat.
“Saya pernah didata oleh RT dan RW termasuk pihak kelurahan sebagai MBR. Tapi ketika bantuan-bantuan mengucur, saya tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut sebagai MBR,” jelasnya saat ditemui di Surabaya, Minggu (5/6) kemarin.
Senada dengan Siti Aisyah, warga lainnya bernama Romlah (45) warga Semampir Surabaya mengatakan bahwa dirinya seorang janda. Dimana suaminya meninggal dunia karena kecelakaan beberapa tahun lalu.
Lalu, kata wanita anak dua ini, pernah dimasukkan dalam MBR dengan harapan rumahnya bisa menjadi bagian program pemerintah kota Surabaya yaitu bedah Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) di kota Surabaya.
“Dengan masuk daftar MBR kota Surabaya saya berharap rumah saya masuk program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yang akan dibedah oleh Pemkot Surabaya. Namun, sampai saat ini saya tak masuk sama sekali dalam program itu. Bahkan, nama saya hilang dalam daftar MBR tersebut,” jelasnya.
Sekadar diketahui, Pemkot Surabaya menargetkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tahun 2022 ini sebanyak 800 unit. Setiap unit, pemkot menganggarkan perbaikan sebesar Rp 35 juta. Anggaran ini sudah disiapkan di dalam APBD 2022 ini.
Sementara itu, melihat keluhan warga tersebut, anggota DPRD Jatim Blegur Prijanggono mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya atas hilangnya masyarakat dalam daftar MBR tersebut.
“Keluhan banyak sekali dimana daftar masyarakat masuk MBR kok banyak hilang. Kendala apa yang menyebabkan mereka hilang dari daftar MBR tersebut,” jelas politisi Golkar ini.
Ia mengaku jika ditemukan kendala-kendala tersebut, pihaknya siap untuk memfasilitasi Pemkot Surabaya untuk bisa memenuhi persyaratan untuk melakukan pendataan MBR kota Surabaya. “Sudah kewajiban Pemkot Surabaya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya yang membutuhkan bantuan,” tandasnya. [geh.wwn]
