Demi Kuota Siswa Miskin

Nuraida Rahayuningsih
Setiap warga negara berhak atas fasilitas pendidikan yang layak. Slogan dan amanat UU itulah yang mendorong Nuraida Rahayuningsih, anggota Komisi III (Bidang Kesra) getol berjuang demi warga miskin di Kota Mojokerto untuk mendapatkan kesempatan belajar yang sama dengan siswa lain.
“Demi kuota khusus bagi siswa dari warga miskin, saya siap menghadap wali kota. Harapannya  dalam Perwali  disiapkan kuota khusus bagi siswa miskin dalam PPDB online nanti,” katanya belum lama ini.
Politisi asal Demokrat ini mengaku geram ketika ada  rencana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto yang hanya membagi tiga porsi kuota dalam mekanisme penerimaan siswa baru secara online tersebut. Yakni kuota reguler 80 persen, prestasi 10 persen serta bina lingkung 10 persen.
“Rasanya shok ketika mendengar rencana itu. Saya akan berjuang maksimal agar dalam PPDB online  ditetapkan secara eksplisit, berapa kuota untuk siswa tidak mampu,” cetus politisi berjilbab ini.
Dengan gayanya yang kalem, perempuan kelahiran Solo ini menuturkan bahwa soal berapa persen kuota untuk siswa miskin,  bisa didasarkan dari database yang ada. “Setiap sekolah memiliki data siswa yang tergolong tidak mampu secara ekonomi. Dari keseluruhan itu, tentunya akan bisa diambil porsi ideal bagi siswa miskin yang berasal dari kota Mojokerto,” ujar perempuan dengan lesung pipit di pipi ini.
Namun, dia berharap setidaknya ditetapkan 10 persen untuk kuota siswa miskin dalam PPDB online yang pertama kali digelar tersebut. “PTN  memberi ruang 20 persen dengan jalur Bidik Misi untuk calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu, tentunya jalur demikian yang bisa diambil dalam mekanisme PPDB online,” imbuhnya.
Senyampang Perwali PPDB online belum terbit, Nur Aida berharap Dinas Pendidikan harus mempertimbangkan matang-matang skema kuota 80 persen untuk siswa dalam kota, 10 persen untuk siswa luar kota dan sisanya untuk jalur prestasi non akademik. “PPDB online harus adil dan transparan. Tapi dengan skema yang muncul,  dalam perebutan kuota 80 persen itu bagi siswa miskin akan terpental. Harus pula dipikirkan haknya secara adil, jangan sampai mereka terkatung-katung. Harus ada solusi. Mereka harus benar-benar menikmati program biaya sekolah gratis seperti dicanangkan wali kota,” pungkasnya. [kar]