Tuban, Bhirawa
Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, dalam hal ini Komisi C meminta pada pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat agar intensif mensosialisasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), karena dirasa selama ini masih banyak masyarakat yang mengetahui akan program dari pemerintah tersebut.
Seperti yang disampikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Tuban, Tri Astutik, usai melakukan hearing dengan Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Koesma Tuban, mengatakan. Program JKN yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBPJS), harus ditingkatkan sosialisasinya, dengan memasang sepanduk maupun pengumuman di Puskesmas-Puskesmas ataupun media massa.
“Puskesmas sebagai kontak pertama pelayanan kesehatan, harus mensosialisasikan program ini, salah satunya dengan memasang bennner, maupun sepanduk, petugas medis juga jangan lupa menyampaikan kepada warga yang datang ke puskesmas, ini penting agar masyarakat mengetahuinya,” kata Tri Astutik (14/10).
Politisi dari partai gerindra juga menjelaskan, selian soalisasi, yang tidak kalah penting adalah tentang fasilitas pendukung JKN, baik berupa kemudahan informasi mendapatkan kartu JKN, maupun fasilitas pendukung lainya. Karena sejak awal januari 2014, program tersebut sudah mulai diberlakukan sebagai implementasi Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial.
“Pemerintah harus dapat meningkatkan fasilitas pendukung, dan kami tadi telah menyampaikan beberapa aitem diantaranya penguatan peran Puskesmas, sebagai kontak pelayanan kesehatan pertama, peningkatan SDM puskesmas, dalam hal ini tenaga kesehatanya, karena itu yang sangat penting,” Tambah Tri Astutik yang sudah dua periode wakil rakyat dari dapil II (Palang, Widang & Plumpang) ini.
Fasilitas yang harus ada di puskesmas, terutama ruang rawatinap, dirasa masih kurang memadai, perawatan medis dan dokter. Diwaktu-waktu tertentu, Pelayanan kesehatan pertama itu sering melebihi kapasitas, sehingga pasien yang datang terpaksa diberikan rujukan ke RSUD, padahal beberapa penyakit sebenarnya dapat ditangani ditingkat pertama (Puskesmas).
“Kabupaten Tuban, mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan, mereka masih mengandalkan Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Untuk Itu, kami meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius mengenai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat agar dapat terpenuhi,” imbuh Politisi Gerindra itu.
Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban, dr. Saiful Hadi saat dikonfirmasi membenarkan terkait masih minimnya masyarakat yang mengetahui akan program tersebut.
“Di Tuban masyarakat yang faham tentang BPJS tidak lebih dari 10 persen dari total penduduk yang hampir 1 juta jiwa. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi terkait program tersebut kepada masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Saiful mengatakan, selain itu Dinkes juga masih harus menyiapkan sarana dan prasarana mulai dari Puskesmas sampai Rumah Sakit untuk mendukung program BPJS tersebut. Pasalnya, jika sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas tidak memadahi maka tidak akan dapat berjalan program BPJS tersebut.
“Kondisi Puskesmas yang ada di Tuban saat ini banyak yang belum mampu menjalankan program BPJS ini,” pungkas Kadis Kesehata Pemkab Tuban ini.
Ditempat terpisah Badan Penyelenggara Kesehatan Nasional (BPJS) sebagai lembaga penyelenggara JKN dikabupaten Tuban mengatakan, kalau dalam setiap bulan rata – rata pendaftar mandiri berkisar 300 orang. Jumlah itu masih tergolong minim, melihat jumlah penduduk kabupaaten Tuban yang mencapai 1.200.000 jiwa lebih.
“Rata-rata 300 saja perbulan, kalau sampai bulan ini sekitar 40 persen saja yang terdaftar,” kata Operasional Pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Tuban, Dwi Riyani.
Riyani menjelaskan, peserta BPJS sekarang ini berasal dari peserta Asuransi Kesehatan (Askes PNS) sebanyak sebanyak 32.815 jiwa dan ditambah Jamkesmas 478.270 jiwa. Dengan demikian jumlah peserta BPJS Kesehatan saat ini seluruhnya hanya 40 persen dari penduduk Tuban. (hud)
Caption foto : Tri Astutik (Wakik Ketua Komisi C DPRD Tuban)
