Dewan Kaget Dana Pilgub Jatim Capai Rp 2,2 Triliun

DPRD Jatim, Bhirawa
Dana cadangan untuk Pilgub Jatim yang harus ditanggung APBD Jatim bukan Rp 600 miliar dari total 1,6 miliar, tapi mencapai Rp 2,2 triliun. Hal ini terungkap setelah Komisi C DPRD Jatim melakukan pertemuan dengan Biro Pemerintahan Setdaprov Jatim.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renville Antonio mengakui dalam perkembangannya dana cadangan yang diajukan Rp 600 miliar terdapat perbedaan. Setelah mendapat penjelasan dari Biro Pemerintahan, ternyata yang harus ditanggung Pemprov Jatim sebanyak Rp 1,1 triliun (setelah sharing dengan kab/kota yang melaksanakan Pilkada serentak), bukan Rp 600 miliar.
“Mungkin dikira dana Rp 1,1 triliun itu anggaran bersama dibagi dua antara provinsi dan kab/kota. Padahal ternyata dana Pilgub Jatim totalnya itu Rp 2,2 triliun. Berarti tidak bisa Pemprov hanya menyiapkan Rp 600 miliar. Ini nanti akan menjadi masalah di anggaran berkenaan berikutnya,”  kata Renville Antonio, Senin (22/8).
Oleh karena itu, lanjut Renville, pembahasan dana cadangan ditunda untuk dilanjutkan lagi Rabu lusa. Komisi C akan mengundang pihak-pihak terkait seperti KPU, Bawaslu, Biro Pemerintahan, Bappeda, serta Biro Hukum untuk menyamakan persepsi.
“Jangan sampai nanti saat Pemprov Jatim terlanjur menyiapkan dana cadangan Rp 600, ternyata pada 2017 muncul angka satu koma sekian triliunan, itu akan menjadi masalah,” kata politisi asal Partai Demokrat ini.
Apalagi dengan kondisi APBD 2016 yang banyak mengalami penurunan ini, maka pembahasan dana cadangan harus tuntas agar beban tidak semakin berat. “Berapapun kekurangannya nanti akan dianggarkan pada 2017. Jika memang dibutuhkan lebih banyak, ya akan kita anggarkan lebih banyak,” tegas Renville.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo mengaku sebesar apapun dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Pilgub Jatim, harus tetap disediakan. Jika anggaran tidak ada, Pilgub tidak terlaksana. “Anggaran itu merupakan infrastruktur politik yang harus menunjang pemerintahan. Anggaran itu harus tetap ada. Kalau tidak ada, tidak ada Pilgub,” tegas pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo.
Sebelumnya diberitakan, saat ini di APBD Jatim mengalami defisit dan dalam Raperda dana cadangan hanya diestimasikan sebesar Rp 600 miliar. Pakde Karwo mengaku sedang berusaha mencari tambahan anggaran tersebut dari sektor swasta. “Kami akan terus mencari pendapatan dari sektor swasta. Mulai membuka kerjasama investasi dengan negara lain, mendongkrak pendapatan dari sektor kepelabuhan hingga pada pemaksimalan kerja BUMD,” tegas Pakde Karwo.
Diharapkan dari usaha ini, kebutuhan pelaksanaan Pilgub Jatim 2018 nanti bisa terpenuhi. Perlu diketahui dana yang kini sudah ada, masih sekitar Rp 600 miliar. Rinciannya pada 2015 lalu tidak dianggarkan. Lalu pada 2016 dianggarkan sebesar Rp 400 miliar, pada 2017 dianggarkan Rp 200 miliar. Nantinya diharapkan pada 2018 kebutuhan Pilgub Jatim sudah terpenuhi. [cty]