Dewan Kritik Tim Anggaran Pemprov Jatim

DPRD Jatim, Bhirawa
Kritikan terhadap kinerja tim anggaran Pemprov Jatim dilakukan kalangan DPRD Jatim. Kali ini berasal dari FPDIP Jatim, Bambang Dwi Hartono yang menilai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 masih belum berpihak pada rakyat. Hal ini, menurut mantan walikota Surabaya sangat melukai hati rakyat Jawa Timur.
Menurut  mantan Wali Kota Surabaya ini jika kebutuhan belanja  Pemprov Jatim ternyata sebagian besar dihabiskan untuk kebutuhan belanja pegawai. Sementara kepentingan, kesejahteraan rakyat, pendidikan rakyat dan kesehatan, masih jauh. dibawah kebutuhan belanja pegawai.
“Penggelolaan APBD dipandang tak berpihak pada  rakyat. Dari Rp 21 triliun kekuatan RAPBD 2015 ternyata anggaran belanja tak langsung mencapai Rp 15,7 dan belanja langsung Rp 6,8,” terang Bambang.
Bambang menambahkan, melihat kemampuan APBD Jawa Timur yang akan digedok 10 Nopember tersebut, dari sisi proporsi kekuatan anggaran
tidak bagus, karena keperluan APBD adalah untuk rakyat. “Ada inkonsistensi APBD untuk aparatur,” tandas dia.
Terkait adanya selisih anggaran dalam usulan RAPBD 2015 dengan KUAPPAS merupakan pekerjaan Badan Anggaran (banggar) DPRD Jatim periode 2009-2014 lalu. Sehingga, temuan adanya selisih anggaran mencapai Rp 705 miliar tersebut merupakan hasil investigasi anggota DPRD Jatim periode 2014-2019.
“Karena memang hampir 60 persen anggota dewan saat ini, merupakan orang baru. Sehingga lebih jernih melihat rencana usulan dalam draf APBD,” kata dia.
Terpisah, Sekdaprov Jatim, Achmad Sukardi menolak jika RAPBD 2015 tidak memihak kepada rakyat. Justru ada sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang rencananya akan ditambahkan untuk pendidikan. Selain itu sudah ada plot anggaran untuk fungsi pendidikan 20 persen, 10 persen kesehatan juga 10 persen dari PKB (pajak kendaraan bermotor) untuk pembangunan infrastruktur dalam RAPBD 2015.
“Jadi tidak benar RAPBD Jatim 2015 tidak berpihak rakyat. Pasalnya, isi dari RAPBD 2015 harus mencerminkan Perda RPJMD,”tegasnya.
Begitupula dengan pembahasan anggaran dirinya tidak sendiri, namun dibantu beberapa SKPD yang masuk dalam tim anggaran, menyuguhkan usulan dalam RAPBD sesuai dengan visi dan misi
“Yang pasti adanya selisih KUA PPAS dengan RAPBD 2015 karena dalam dana perimbangan khususnya DAU saat ikut dikosongi. Berikut Dana Alokasi Khusus (DAK) nya mengikuti data yang lama, meski dalam realisasinya justru mengalami penurunan,”paparnya.
Sedang untuk PAD dari total RAPBD 2015 sebesae Rp21,7 triliun, maka sekitar Rp14,9 triliun berasal dari Pendapat Asli Daerah (PAD). “Namun dari PAD sebesar itu masih ada dana bagi hasil untuk kab/kota yaitu 30 persen dan 70 persen untuk Pemprov Jatim,”akunya. [Cty]