Dewan Surabaya Berencana Bahas Ulang RAPBD 2015

DPRD Surabaya, Bhirawa
Rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat bulan November mendatang patut menjadi bahan pertimbangan untuk membahas RAPBD 2015 dari awal lagi. Asumsi harga BBM pada KUA PPAS yang telah disahkan DPRD periode sebelumnya disinyalir belum memperhitungkan kaniakan harga BBM ini.
Armuji Ketua DPRD Surabaya  mengatakan sangat realistis upaya untuk membahasa RAPBD 2015 dari awal termasuk KUA PPAS sebagai dasar penetapan anggaran.  Tujuannya , kata Armuji, agar APBD 2015 bisa merespon kebijakan pemerintah ke depan
“Saya hanya mencoba untuk berfikir realistis ketika harga BBM dinaikkan ke harga yang menurut saya akan sangat tinggi di pemerintahan yang baru, karena sikap itu tidak akan bisa dihindari jika tidak ingin APBN Negara kita jeblok,” katanya, Kamis(2/10).
Menurut Armuji, sebentar lagi partainya memegang kendali pemerintahan Negara ini, maka wajar jika dirinya harus mendukung pemerintah sekaligus menjaga jalannya pemerintahan Kota Surabaya karena Walikotanya diusung oleh PDIP.
“Membahas ulang RAPBD 2015 bukan berarti bertujuan untuk sekedar mengutak-atik demi kepentingan kelompok tertentu, tetapi sebagai kader partai yang sebentar lagi akan mengendalikan pemerintahan Negara ini, tentu saya harus mendukung semua program pemerintahan mendatang, sekaligus mendorong dan menjaga serta turut mengamankan Pemkot Surabaya karena walikotanya diusung oleh partai kami,” jelasnya.
Semuanya pasti tidak ingin, lanjut Armuji, jika pembangunan di wilayah Kota Surabaya terhambat hanya karena persoalan non teknis seperti lambatnya proses legalisasi birokrasi, karena jika BBM naik, tentu harga barang juga naik, sementara plafond anggaran proyek fisik dan pengadaan sudah baku di APBD.
Hal ini, lanjutnya, tentu akan berakibat mandegnya program  bahkan mangkraknya proyek fisik dan pengadaan, sementara untuk mendapatkan escalasi harga akibat inflasi dampak kenaikan BBM masih harus membutuhkan waktu lama, sehingga perubahan RAPBD kini menjadi penting.
Hal senada juga diungkapkan Adi Sutarwiyono, anggota Fraksi PDIP  dengan menyebut kenaikan harga BBM sebesar Rp3000 belum direspon dalam KUA PPAS. Menurut legislator yang periode lalu sudah duduk sebagai anggota Dewan ini, respon atas kenaikan BBM perlu untuk memastikan program Pemkot berjalan dengan lancar.
“Karena KUA PPAS merupakan dasar dari pembuatan anggaran , maka perlu ada peninjauan kembali hingga bisa merespon kaniakn BBM. Ini agar perhitungan program-program Pemkot bisa tepat ,” tegasnya. [gat]