Kepala UTD TPA griyo Mulyo, Hajid Arif Hidayat, memberi arahan kepada sopir truk sampah DLHK sidoarjo penggunaaan KKPD. [alikusyanto/bhirawa].
Pemakaian Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), di Pemkab Sidoarjo, pada tahun 2024 ini, tidak hanya digunakan untuk pejabat eselon II, pejabat eselon III,pejabat eselon IV, bendahara pengeluaran dan bendahara pembantu di OPD saja.
Namun, juga untuk para sopir truk DLHK sidoarjo, yang mengangkut sampah ke TPA sampah milik DLHK Sidoarjo yang ada di Desa Kupang Kecamatan Jabon.
Sebanyak 100 an sopir truk sampah di DLHK sidoarjo, Kamis (2/5) kemarin, dikumpulkan oleh DLHK Sidoarjo dan BPKAD Sidoarjo, di ruang Delta Graha setda Sidoarjo, untuk mendapat sosialisasi penggunaan kartu kredit Pemerintah Daerah.
Kepala Unit pelaksana tugas (UPT) TPA Griyo Mulyo, Jabon, Hajid Arif Hidayat SSTP, mengatakan pihaknya akan terus belajar cara menggunakan KKPD, karena penggunaan KKPD itu wajib.
“Kami akan terus memberi latihan kepada para sopir. Baik saat di kantor maupun di lapangan. Akan Kita kawal mereka ini, agar tak mengalami kesulitan,” ujarnya dalam kesempatan itu.
Menurut Hajid, bisa bahaya kalau para sopir truk sampah ini terus-terusan tidak tahu cara menggunakan KKPD.
Jangan sampai truk sampah tidak dijalankan, gara-gara para sopir tidak bisa membeli bensin, karena tidak mengerti menggunakan KKPD itu.
Bila pada awalnya masih tidak mengerti, pada saat beli BBM di SPBU, mungkin para sopir bisa melakukannya dengan cara memfoto print out pembelian BBM. kemudian dikirimkan kepada koordinatornya.
“Mau gak mau, program non tunai KKPD ini harus kita jalankan. Kedepan akan kita evaluasi agar bisa berjalan dengan lancar di kalangan para sopir sampah ini, ” ujarnya.
Pegawai fungsional BPKAD kabupaten Sidoarjo, mengatakan penerapan program non tunai KKPD tersebut merupakan aturan dari Kemendagri dan BPK. Sehingga operasional keuangan di lingkungan Pemkab Sidoarjo wajib menggunakan KKPD.
Dari informasi Bank Mandiri, Di Pemkab Sidoarjo pada tahun 2024 ini ada sebanyak 571 keping KKPD yang dikeluarkan. Jumlah tersebut dianggap paling banyak di Indonesia. KKPD ini, diantaranya hanya bisa digunakan untuk keperluan mambayar listrik, air bersih dan telepon. (kus.gat)
