DPRD Jatim Desak BPJS Tanggung Jawab

DPRD Jatim, Bhirawa
Meninggalnya pasien BPJS di lorong rumah sakit RSUD dr. Soetomo Surabaya  karena tidak mendapatkan kamar mengundang keprihatinan Komisi E DPRD Jatim. Bahkan, komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat ini menuding BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang paling bertanggungjawab.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto menegaskan dalam persoalan ini pihak RSUD dr Soetomo tidak dapat disalahkan. Mengingat hampir seluruh rujukan baik pasien dari Jatim maupun Indonesia Bagian Timur, hampir semuanyanya ada di rumah sakit terbesar di Jatim ini. Sementara kamar yang ada begitupula dengan tenaga medisnya jumlahnya sangat terbatas. Akibatnya yang terjadi banyak pasien yang harus menunggu kamar jika ngamar.
‘’Dalam masalah ini rumah sakit tidak bisa disalahkan karena kekurangan kamar. Yang patut disalahkan adalah BPJS karena tidak memiliki inisiatif untuk memperbaiki sistem rujukannya,’’tegas mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim ini,  Kamis(15/1).
Politisi asal Demokrat ini mengatakan BPJS tak punya inisiatif untuk memperbaiki sistem rujukannya. ‘’Tampaknya mereka tidak siap. Semuanya pasien dirujuk ke RS Soetomo sehingga over kapasitas. Seharusnya BPJS menggandeng rumah sakit  swasta yang memiliki akreditasi yang ditetapkan oleh BPJS,’’kata pria asal Malang ini.
Pria yang akrab dipanggil Gus Don ini menambahkan Pemda tingkat II juga harus mendorong peningkatan akreditasi setiap rumah sakit atau puskesmas di wilayahnya masing-masing. Dengan begitu tidak semua pasien dirujuk di RSUD Soetomo. Selain itu, rumah sakit daerah harus bisa menangani pasien tersebut.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im mengaku jika untuk menentukan rujukan ke rumah sakit yang akan dituju tergantung dari pasien. Namun karena keterbatasn informasi rata-rata masyarakat memilih rumah sakit rujukan ada pada RSUD dr Soetomo. Ini karena BPJS tidak melakukan sosialiasi dengan baik, rumah sakit mana saja yang terintegrasi dengan BPJS, baik rumah sakit negeri maupun swasta.
‘’Menang dalam masalah ini kinerja BPJS masih terkesan amburadul. Buktinya, banyak masyarakat yang tidak tahu terkait rumah sakit mana yang dapat dijadikan rujukan. Karenanya tak heran banyak pasien yang minta di rujuk di RSUD dr Soetomo. Sementara disatu sisi jumlah kamar dan tenaga medis sangat terbatas,’’papar politisi asal PAN ini.
Untuk itu, kedepannya Komisi E DPRD Jatim akan memanggil Ketua BPJS Jatim terkait dengan masih adanya problem pasien yang terlantar atau sampai meninggal karena BPJS belum dapat mengelola persoalan yang ada terkait masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara disatu sisi BPJS terus menuntut agar masyarakat ikut BPJS. Bahkan beberapa waktu lalu ada ancaman jika mereka yang tidak ikut program BPJS, akan kesulitan jika akan mengurus administrasi negara seperti KTP, SIM atau akte kelahiran.
‘’Ini jelas merugikan masyarakat. Wong programnya saja masih amburadul, kok membuat aturan yang menyulitkan masyarakat. Karena itu, kami akan mengundang Kepala BPJS Jatim untuk klarifikasi persoalan yang terjadi di masyarakat,’’paparnya.
Seperti diketahui, seorang pasien pensiunan  terdaftar peserta BPJS kelas I harus mengalami nasib tragis karena tidak ditangani cepat oleh pihak RSUD Soetomo Surabaya dan meninggal dunia di lorong rumah sakit karena tidak mendapat kamar sesuai dari kepesertaannya di BPJS. [cty]