Pelindo III meluncurkan Kartu e-Port untuk layanan berbagai pembayaran non tunai bagi pengguna jasa dan karyawan Pelindo III.
Surabaya, Bhirawa
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III menggandeng Bank Mandiri mengimplementasikan layanan transaksi non tunai (uang elektronik) untuk memudahkan dan mempercepat proses bisnisdi pelabuhan.
Sinergi kedua BUMN tersebut tertuang dalam perjanjian kerja sama tentang implementasi sistem pembayaran elektronis pra bayar yang ditandatangani Direktur Keuangan Pelindo III Saefudin Noer dan Director of Digital Banking and Technology Bank MandiriRico Usthavia Frans, serta disaksikan perwakilan dariBank Indonesia, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Rabu (31/8).
Pelindo III juga meluncurkanKartu e-Port untuk layanan berbagai pembayaran non tunai bagi pengguna jasa dan karyawan Pelindo III.Aktivasi penggunaan Kartu e-Port dimulai secara simbolis dengan menggunakan Kartu E-Port tersebut sebagai alat pembayaran non-tunai pada mesin di gerbang masuk Terminal Jamrud di pelabuhan terbesar kedua di Indonesia tersebut. Sebelumnya, pengguna jasa yang mengakses gerbang tersebut masih membayar secara tunai.
Saefudin Noer,mengungkapkan, konsep e-Port merupakantransformasi layanan Pelindo III pada sistem digital dan online (dalam jaringan) tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dalam mempelopori e-Port tersebut, Pelindo III akan berafiliasi dan berintegrasi dengan berbagai pihak yang terkait pada bisnis kepelabuhanan.
“Sinergi ini merupakanlangkah nyata Pelindo III dan Bank Mandiri, sebagai badan usaha milik negara,dalam mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan Bank Indonesia. Melalui layanan ini, Pelindo III jugamendorong insan kepelabuhanan mewujudkan cash-less society (komunitas yang meminimalisasi transaksi tunai) sehingga Pelabuhan Tanjung Perak dapatmenjadi pelopor e-Port di Indonesia,” terang Saefudin Noer.
Data financial inclusion index menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan masyarakat Indonesia terhadap layanan jasa perbankan dan lembaga keuangan masih rendah yakni kurang dari 20 persen. Karenanya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong penggunaan uang elektronik dengan memperkuat empat aspek utama sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, perluasan akses, dan perindungan konsumen. [ma]
