DEPUTI LKPP, Setya Budi Arijantaserta Ketua DPP IAPI Sonny Sumarsono dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim Endi Alim Abdi Nusa saat membuka acara Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) di Grand City Surabaya, Senin (6/5).
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) terus mendorong meningkatnya kontribusi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini lantaran masih minimnya nilai transaksi yang dilakukan UMKM melalui e-katalog.
Ketua DPP IAPI Sonny Sumarsono mengungkapkan, pemerintah sudah sangat mendukung agar institusi pemerintah mau membeli produk dalam negeri khususnya dari UMKM. Tetapi tantangannya UMKM belum siap.
“Makanya harus ngobrol antara institusi pembeli dengan penjual. Kalau yang mau beli ada tetapi nggak ada penjualnya. Atau ada penjualnya tetapi yang dibeli belum sesuai. Maka penting ada pendampingan ke UMKM oleh dinas-dinas sebagai institusi pembina UMKM,” ujar Sonny usai menghadiri pembukaan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) di Grand City Surabaya, Senin (6/5).
Lebih lanjut Sonny mengungkapkan, spirit undang-undang pengadaan di Indonesia saat ini sudah sesuai dengan tren dunia. Yakni optimalisasi UMKM untuk mendongkrak produk dalam negeri. Tetapi, didalamnya ada pengelolaan resiko pengadaan mulai dari penyelesaian sengketa, maupun resiko hukum yang menjadi tantangan.
“Saat ini pemerintah tengah membahas RUU pengdaan barang dan jasa. IAPI terus berupaya memberi masukan agar keberlanjutan regulasi ini semakin baik,” lanjut Sonny.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim Endi Alim Abdi Nusa menyambut baik forum diskusi tersebut. Melalui forum itu, insan pengadaan di Jatim maupun Indonesia dapat sama-sama membahas strategi pengadaan yang lebih relevan dengan kondisi saat ini.
Menurut Endi, saat ini pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja produk dalam negeri. Maka, peran insan pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat penting. Karena belanja pemerintah harus didorong untuk bisa menyerap barang-barang dalam negeri, termasuk UMKM.
Tetapi, lanjut Endi, hasil evaluasi LKPP dari sekian banyak produk UMKM yang tayang di e-katalog baru 10 persen yang melakukan transaksi. “Sementara UMKM yang lain masih perlu kita dorong untuk berani keluar melakukan transaksi. Sehingga upaya pemerintah dalam pemerataan ekonomi itu tercapai,” katanya.
Endi mengakui, realita ini tidak bisa sepenuhnya menyalahkan insan pengadaan di lapangan. Sebab, mereka dalam hal ini menyiapkan strategi. Tantangannya, mereka tidak nyaman jika belum kenal dengan penyedianya. Karena ada resiko dalam transaksi ini. Misalnya barang tidak sesuai, penyedia tidak tepat waktu atau kualitas barangnya tidak sesuai harapan.
“Itu resiko. Tapi pemerintah inginnya terjadi pemerataan. Maka kita harus mengumpulkan insan pengadaan untuk menindaklanjuti evaluasi LKPP dan kontribusi UMKM tidak lagi hanya 10 persen,”
Di Jatim sendiri, telah ada 6 ribu lebih penyedia barang dan jasa dari unsur UMKM. Khususnya dari sektor produk makanan dan minuman. “Sekali lagi ada ketakutan dari teman-teman (pengadaan) jika tidak kenal penyedianya. Kalau tidak sehat makanannya gimana? Ketakutan seperti itu menjadi tantangan. Maka penyedia harus dipahamkan tentang standar produk,” pungkas Endi. [tam.wwn]
