Petugas KPK bersama pihak kepolisia menggeledah Kantor BPKAD Jatim, selain itu beberapa petugas Polisi melakukan penjagaan.
Fokus Pencegahan, Khofifah Enggan Beri Komentar
Pemprov, Bhirawa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di kantor OPD Pemprov Jatim. Kali ini penggeledahan dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Kamis (8/8). Sehari sebelumnya, KPK juga telah menggeledah kantor Dinas Perhubungan dan rumah kepala dinasnya serta rumah mantan Sekdaprov Jatim.
Selain menggeledah kantor BPKAD, pada hari yang sama petugas KPK juga menggeledah rumah mantan sekretaris BPKAD Jatim Supriyanto. “Tadi sore penggeledahan di rumah dan sekarang (malam) di kantor (BPKAD),” tutur salah satu petugas yang sedang berjaga di lokasi.
Dalam pemeriksaan tersebut KPK didampingi petugas kepolisian dari Polda Jatim. “Ada tujuh polisi yang ikut dibagi dua titik. Empat di BPKAD tiga di rumah,” tambah petugas tersebut.
Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di BPKAD hingga pukul 21.30 WIB dengan membawa koper. Tim KPK meninggalkan kantor BPKAD Jatim dengan membawa tiga mobil inova.
Menurut informasi, penggeledahan dilakukan di kantor sekretaris BPKAD Jatim. Hal ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan pemeriksaan KPK terhadap mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim BS.
Sebelum di Bappeda, BS merupakan Kepala BPKAD Jatim dan Supriyanto sebagai sekretarisnya. Pada saat itu, Kepala BPKAD Jatim Jumadi masih menjabat sebagai Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Jatim.
Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengakui bahwa persoalan yang dihadapi sejumlah kepala OPD merupakan kasus lama. Sehingga, pihaknya tidak ingin membhas hal tersebut. ” Itukan tahun sebelumnya. Saya rasa sebaiknya teman-teman (wartawan) konfirmasi ke mereka yang sesuai dengan periodenya,” ungkap Gubernur Khofifah ditemui di Grahadi.
Khofifah mengaku, saat penggeledahan KPK di Dinas Perhubungan pihaknya tengah mengikuti premier film Bali Beats Paradise bersama Livi Zheng di XXI Grand City, Rabu (7/8). Pagi harinya, (kemarin), pihaknya ada kegiatan meresmikan desa wisata di Kediri. Sehingga sampai kemarin pihaknya belum sempat melakukan kordinasi dengan para kepala OPD. “Kalau dulu yang penggeledahan pertama kita langsung kumpulkan semua kepala OPD,” ungkap Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah mengungkapkan, pihaknya tengah fokus melakukan pencegahan dengan meminta pendampingan oleh Korsupgah KPK. Pendampingan tersebut dilakukan untuk mencegah potensi kemungkinan korupsi karena dispute regulasi atau kehkhilafan manusia.
“Karena itu, dititik-titik tertentu kita perlu melakukan proses pelapisan. Salah satunya semua menggunakan teknologi informasi yang terkoneksi. Apakah itu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas ESDM atau yang lain,” ungkap Khofifah.
Khofifah berharal pendampibgan tersebut merupakan langkah yang konstruktif untuk upaya pencegahan karena mungkin pada titik tertentu ada kelemahan yang harus dilakukan perubahan atau revisi. Sehingga sistem meberikan kepastian, ini boleh, ini tidak, atau ini dispute.
“Termasuk mungkin open bidding barang yang dilelang pastikan TP4D juga dilibatkan. Aparat yang terkait dengan proses wewenang untuk legal opininon juga dilibatkan. Insyallah akan memberikan kepastian hukum yang tepat,” pungkas Khofifah. [tam]
