Kepala Dinkes Sumenep, Agus Mulyono
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep mendapatkan kucuran anggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021.
Jumlahnya mencapai Rp.27,7 miliar. Dana miliaran rupiah itu dimanfaatkan Dinkes untuk membiayai iuran BPJS bagi warga kurang mampu yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) JKN-BPJS dan pengadaan obat serta pengadaan bahan medis disejumlah Puskesmas, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 Kecamatan, 19 kecamatan berada di wilayah daratan, sisanya di wilayah kepulauan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Agus Mulyono mengatakan, anggaran dana dari DBHCHT tahun 2021 ini sebesar Rp27,7 miliar dimanfaatkan untuk beberapa kebutuhan urgen, yakni untuk pengadaan obat-obatan dengan pagu anggaran sebesar Rp2,04 miliar dan bahan medis habis pakai dengan anggaran Rp1,7 miliar. Anggaran tersebut telah dimanfaatkan sesuai keperuntukannya.
“Bahan-bahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan di sejumlah puskesmas yang ada, pengadaan obat, vitamin, spet suntik, dan lainnya. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan publik di bidang kesehatan,” kata Agus Mulyono, Minggu (10/10).
Agus menyatakan, dana tersebut juga untuk pembelian obat disejumlah Puskesmas, berupa obat pengendalian penyakit, rawat inap dan rawat jalan.
Hingga saat ini, realisasinya cukup tinggi, karena pada tahun ini memang terjadi peningkatan jumlah pasien di Puskesmas. Capaian realisasi penggunaan anggaran tersebut memang belum 100 persen, karena saat ini masih baru masuk bulan Oktober, namun terbilang tinggi.
“Untuk pengadaan obat, sudah terealisasi 85 persen, sementara untuk bahan medis habis pakai baru terserap 70 persen, tapi ini kan terus berjalan, pasti akan terserap 100 persen hingga di akhir tahun anggaran,” ucapnya.
Lebih lanjut Agus menuturkan, untuk memenuhi kegiatan di atas, Dinas Kesehatan juga memanfaatkan sebagian besar anggaran DBHCHT tahun ini untuk menanggung sebagian kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) JKN-BPJS yang mencapai 57.120 orang dengan total anggaran mencapai Rp24 miliar, dari total dana yang diterima sebesar Rp27.7 miliar.
“Kami juga memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan menanggung kepesertaan PBID JKN-BPJS. Kami gunakan anggaran tersebut untuk peningkatan pelayanan. Yang jelas, penggunaan dana tersebut kami lakukan skala prioritas kebutuhan maayarakat,” tegasnya.
Selain dari DBHCHT, pemerintah daerah tentunya juga memenuhi kebutuhan obat-obatan dari APBD dan DAK setiap tahunnya.
Namun, dengan adanya DBHCHT tersebut, kebutuhan obat dan peralatan medis lebih terpenuhi sehingga pasien dengan penyakit apapun bisa tertangani dengan maksimal tanpa harus menunggu obat tertentu.
“Dari APBD dan DAK juga ada. Karena pengadaan obat memang rutin kami lakukan setiap tahunnya,” tuturnya. Ia menambahkan, pelayanan kesehatan di Sumenep Dipastikan terus ditingkatkan.
Dengan adanya DBHCHT itu akan menambah optimisme pemerintah daerah utamanya Dinkes dalam menjaga kondisi kesehatan masyarakat.
Sebab, kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan merupakan salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.
“Makanya kami kuatkan pelayanan kesehatan dengan mencukupi kebutuhan obat di sejumlah Puskesmas melalui dana dari DBHCHT tersebut,” katanya.
Sedangkan tenaga medis di masing-masing tempat pelayanan kesehatan, pihaknya mengaku telah terpenuhi dan siap melayani sesuai kebutuhan masyarakat. Jika masih ada kekurangan, dia memastikan tetap terus diperbaiki hingga pada akhirnya pelayanan tersebut benar-benar sesuai dengan harapan bersama. Namun demikian, dipastikan juga kekurangan-kekurangan itu yang perlu dimaklumi oleh masyarakat, utamanya pelayanan di tempat pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kepulauan. “Kami terus berbenah. Yang jelas, kebutuhan obat dan tenaga medis sudah siap,” tegasnya.
Ia berharap, masyarakat juga dapat memanfaatkan ketersedian fasilitas kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit. Masyarakat tidak harus menunggu sakit parah dulu hanya untuk datang ke Puskesmas, tapi lebih pada pencegahan timbulnya penyakit. Karena sejumlah fasilitasnya sudah dipenuhi, utamanya ketersediaan obat.
“Mari jaga kesehatan kita bersama. Selain budayakan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, juga jangan segan-segan datang ke tempat pelayanan kesehatan meski ditingkat paling bawah,” harapnya. [sul.adv]
