Gubernur Ingatkan Pembangunan Mental Spiritual, Pemkot Beri Tunjangan Veteran

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf didampingi istri beserta Muspida Jatim beserta istri usai mengikuti upacara Peringatan Hari Pahlawan di Tugu Pahlawan, Kamis (10/11).

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf didampingi istri beserta Muspida Jatim beserta istri usai mengikuti upacara Peringatan Hari Pahlawan di Tugu Pahlawan, Kamis (10/11).

Peringatan Hari Pahlawan di Pemprov dan Pemkot Surabaya
Pemprov, Bhirawa
Mental spiritual saat ini menjadi dasar dalam mengisi pembangunan baik fisik dan politik. Sebab jika hanya mengandalkan keterampilan dan material maka persatuan dan kemakmuran bersama akan sulit tercapai. Bahkan tanpa kekayaan mental hanya akan melanggengkan perbudakan.
“Salah satu solusi dalam menyelasaikan krisis yang dihadapi bangsa ini ialah dengan mengedepankan pembangunan mental spiritual di atas material ataupun politik,” ujar Gubernur Jatim Dr H Soekarwo usai upacara peringatan Hari Pahlawan Tahun 2016 di Halaman Tugu Pahlawan Surabaya, Kamis (10/11).
Menurutnya, selain didasari dengan mental spiritual dalam era globalisasi seperti sekarang, juga harus dilengkapi dengan hukum untuk mengatur bagaimana tercipta kemandirian ekonomi. Menjadikan hukum sebagai acuan ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Trisakti.
“Pembangunan politik hampir tidak ada celah, apalagi penerapannya sangat liberal. Banyak ditemukan kapitalisasi politik bahkan musyawarah mufakat yang menjadi dasar hampir jarang digunakan. Karenanya konsep Trisakti dalam globalisasi ialah melalui pembangunan hukum,” terang Pakde Karwo, sapaan karib Gubernur Soekarwo.
Kepada para generasi muda ia berpesan untuk ikut berkontribusi aktif dan positif dalam bentuk kerja nyata sekecil apapun sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Selain itu semangat nasionalisme yang dimiliki para pemuda sekarang harus ditunjukkan dengan mengutamakan produktivitas yang bertujuan untuk ikut mempertahankan persatuan dan kesatuan.
Sementara itu, saat membacakan sambutan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Pakde Karwo menyampaikan peristiwa 10 November 1945 lalu memberikan pelajaran moral bahwa warisan para pahlawan bukanlah politik ketakutan, melainkan politik harapan. Sehingga seberat apapun tantangan yang dihadapi dan keterbatasan yang ada, tidak akan menyurutkan semangat perjuangan.
Pada kesempatan tersebut Pakde Karwo juga memberikan berkesempatan memberikan tali asih pada perintis kemerdekaan dari Kab Jombang Zefnath Ragainaga, serta tali asih kepada janda perintis dari Kota Surabaya di antaranya Puji Astuti, Djubaedah, Winarti, dan Muslikah.
Turut hadir dalam peringatan itu yakni, istri Gubernur Jatim Dra Hj Nina Soekarwo MSi, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf beserta istri Dra Hj Fatma Saifullah Yusuf,  Kapolda Jatim Irjen Pol Drs Anton Setiadji MH, Pangdam V Brawijaya Mayor Jendral TNI I Made Sukadana, Ketua DPRD Provinsi Jatim Abdul Halim Iskandar serta pejabat di lingkungan Pemprov Jatim.

Sasar 2.000 Veteran
Sementara itu sebanyak 2.000 veteran yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Surabaya mendapatkan tunjangan veteran dari pemerintah pada tahun ini.  “Yang sudah dapat tunjangan kira-kira hampir separo. Persyaratan untuk mendapatkan tunjangan adalah memiliki gelar kehormatan,” kata Ketua LVRI Surabaya Hartoyik usai mengikuti upacara bendera dalam memperingati Hari Pahlawan di Balai Kota Surabaya, Kamis (10/11).
Pihaknya mengapresiasi pemberian tunjangan kepada para veteran perang di masa pemerintahan Jokowi-JK. Besaran tunjangan yang diberikan setiap bulan tersebut sekitar Rp 700 ribu. “Nilai segitu sudah bermanfaat bagi kami (veteran),” katanya.
Ia menegaskan pihaknya tidak meminta tunjangan yang besar kepada pemerintah. Menurutnya, nilainya berapa pun, asalkan ada perhatian dari pemerintah. “Kita tidak minta banyak karena yang utama adalah perhatian itu,” katanya.
Hartoyik menyebutkan besaran tunjangan yang diberikan pemerintah kepada para veteran sama, tanpa memandang pangkat dan jabatan yang di emban kala itu. “Semua veteran sama Rp700 ribu, tanpa terkecuali,” kata mantan pejuang kemerdekaan ini.
Ia mengakui saat kondisi perekonomian kurang baik, pemerintah melakukan efisiensi anggaran di Kementerian Pertahanan sekitar Rp 8 triliun. Namun, ia berharap, efisiensi tersebut tak berdampak pada tunjangan untuk para veteran. “Kami berharap mudah-mudahan lancar,” katanya. [iib,dre,geh]

Tags: