Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menegaskan ekstrimis kiri dan ekstrim kanan yang tidak berdasarkan Pancasila harus dilarang dan ditindak tegas. Sebab ekstrimis ini menjadi masalah besar jika dibiarkan. Menurutnya, semua yang menolak dan tidak berlandaskan Pancasila harus dilarang dan ditindak tegas.
“Selain ideologi Pancasila, konsep pluralisme, konstitusinya UUD 1945 tidak ada dalam kegiatan, maka harus ditindak tegas dan dilarang. Yang melanggar hukum dimanapun itu harus dihukum,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, Rabu (11/5).
Ia menegaskan, pemprov bersama Forpimda Jatim harus menegakkan peraturan. Aparat penegak hukum harus menangkap partai atau organisasi terlarang seperti palu arit agar tidak berkembang. Sesuai dengan konsensus politik dan konsensus konstitusi UUD 45, siapa yang mengganggu NKRI dan siapa yang mengganggu ideologi negara akan menjadi musuh negara.
“Ini jelas larangan terhadap semua kegiatan yang melanggar hukum. Dalam empat pilar kebangsaan sudah diatur. Yang hidup di Indonesia, ideologinya Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negaranya, berpandangan pluralisme Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusinya UUD 1945. Yang berbeda dengan keempat pilar kebangsaan maka harus dilarang,” tegas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Lebih lanjut disampaikannya, negara harus menjalankan dan memperkuat penegakkan hukum. Aparatur disumpah untuk menjalankan peraturan perundangan dan menertibkan.
“Negara ini sudah meletakkan di dalam pembukaan UUD 1945, meletakkan NKRI, pluralisme. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Maka hal-hal yang bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara ini harus dilarang,” imbuhnya.
Pernyataan Pakde Karwo ini sejalan seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Dia mengaku telah membubarkan organisasi massa atau ormas besar yang secara terang-terangan mendeklarasikan antipancasila. Meski dia menolak menyebutkan ormas apa yang dimaksud.
Mendagri juga mengimbau agar seluruh pemerintah daerah di Indonesia bertanggung jawab dan mewaspadai keberadaan kelompok masyarakat yang antipancasila. “Kita tidak boleh main-main terhadap kelompok atau perorangan yang antipancasila,” katanya.
Termasuk kalangan anggota legislatif di berbagai daerah, perlu memperhatikan keberadaan ormas-ormas yang ada di daerahnya. Sebab dikhawatirkan ada ormas di daerah tersebut yang antipancasila.
Mendagri berpesan agar seluruh pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan TNI/Polri. Dua lembaga itu dinilai sebagai lembaga yang lengkap dan umumnya menguasai daerah dengan menggunakan intelkam, intelijen, sampai perpolitikan pun dipantau secara baik.
Sebelumnya , Selasa(10/5) , malam Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Provinsi Jawa Timur menyatakanketegasan penolakan terhadap gerakan ekstrim kiri dan penerapan sistem pemerintahankhilafah. Keduanya dinilai dapat mengancam eksistensi Pancasila dan Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI).
“Kami Forpimda Jawa Timur, Pangdam, Kapolda dan Saya Gubernur Jatim akan menindak tegaskegiatan yang dapat merusak eksistensi Pancasila dan NKRI seperti gerakan ektrim kiri danpengusung khilafah. Ingat, kita sudah punya aturan di TAP MPR dan UUD 1945,” kata GubernurJawa Timur, Soekarwo di Islamic Center Surabaya, Selasa (10/5) malam.
Ia menjelaskan baru-baru ini tersiar kabar bahwa ribuan kaos diproduksi dan disebar dikalangan anak muda sebagai bentuk kampanye kebangkitan gerakan ekstrim kiri. Sementaraitu, juga semakin marak kampanye sistem pemerintahan khilafah yang secara jelas menolakmengakui Pancasila sebagai dasar negara. “Kita harus memiliki sikap yang jelas sebagai bentukkomitmen menjaga Pancasila dan UUD 1945,” tegas Pakde Karwo.
Pakde berpandangan dasar ideologi negara yang telah dirancang sedemikian rupa merupakankonsensus terbaik. Bahkan dapat menjadi teladan bagi negara lain yang terus dilandapeperangan. Indonesia dianggap dunia berhasil mengelola perbedaan di tengah masyarakaatyang majemuk. “Kekuatan kita adalah agama dan nasionalisme berjalan beriringan, salingmengisi,” paparnya.
Lebih lanjut, Pakde mengajak seluruh stakeholder, TNI, Polri dan pemuka agama untukbersama-sama meluruskan pemahaman sebagian masyarakat yang mendukung gerakanekstrim kiri dan khilafah. Menurutnya, pendeketan dialog harus diutamakan dalammenyelesaian persoalan. Seluruh warga Jawa Timur diminta berperan aktif menghadang duapersoalan tersebut, dimulai dari melindungi anggota keluarga.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) seluruhIndonesia, Prof Ahmad Zahro menyatakan pihaknya menerima Pancasila dan UUD 1945sebagai dasar negara. Menurutnya, para ulama yang telah berjuang mempertaruhkan jiwa, raga dan harta demi tegak berdaulatnya NKRI. “Pancasila dan UUD 1945 harga mati, HadratusSyaikh Hasyim Asyari pendiri NU membuktikan kecintaannya dengan mengeluarkan resolusijihad,” terangnya.
Terkait khilafah, dia mendukung rencana Gubernur untuk melakukan dialog intensif. Prof Zahroberpandangan potensi anak bangsa terpecah belah dan bertikai semakin besar manakalamemaksakan penerapan khilafah di Indonesia. Ia kembali menegaskan bahwa Pancasila danUUD 1945 telah final untuk kemaslahatan bengsa. [iib]
