Dr H Soekarwo
(Tak Terlibat Politik di Pilgub)
Pemprov Jatim, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengingatkan kepada seluruh pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk menghindari politik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim tahun 2018. Sebab berdasarkan aturan, pejabat BUMD baik yang duduk di jabatan direksi maupun komisaris dilarang ikut berpolitik praktis.
“Saya minta kepada seluruh pejabat BUMD jangan berpolitik. Aturannya memang tidak boleh maka hindari untuk ikut berpolitik, terutama di masa kampanye ini,” kata Gubernur Soekarwo, usai menghadiri Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim Periode 2018-2021, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/3).
Sorotan orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut tidak lepas dari kehadiran Komisaris Utama Bank UMKM Jatim, Dr H Rasiyo MSi, di sela silaturahim antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Wisma Guru Surabaya, Rabu (28/2) lalu.
Menurut Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, sesuai peraturan tertulis bahwa pejabat BUMD tidak diperbolehkan terlibat. “Tidak boleh ada politik apapun, tapi pak Rasiyo juga akan habis masa jabatannya pada 21 Maret 2018. Untuk persoalan apakah beliau mewakili PGRI, saya tidak tahu,” ucapnya.
Sementara itu, Komisaris Utama Bank UMKM Jatim Dr H Rasiyo MSi saat dikonfirmasi mengenai keterlibatannya kampanye Cagub Khofifah Indar Parawansa dirinya membantah. Ini karena dirinya sebagai Dewan Penasihat PGRI Jatim tidak mungkin menolak kunjungan silaturrahim Khofifah yang ingin memaparkan program kerja dan visi misinya di hadapan pengurus PGRI Jatim.
“Saya menemui Bu Khofifah dalam rangka silaturrahim dengan pengurus PGRI Jatim. Beliau kirim surat resmi ke PGRI Jatim. Kalau Cagub Gus Ipul ingin silaturrahim dengan PGRI Jatim, ya kami juga terima secara terbuka. PGRI tetap netral sebagai lembaga,” tegasnya.
Mantan Sekdaprov Jatim tersebut juga mempersilakan jika ada calon lain yang akan bersilaturahim dengan PGRI dan berdiskusi sekaligus berbagi masukan untuk kemajuan dunia pendidikan di Jatim. “Saya menemui Bu Khofifah dalam rangka silaturrahim dengan pengurus PGRI Jatim. Beliau kirim surat resmi ke PGRI Jatim sehingga tidak mungkin ditolak,” katanya.
Mengenai posisinya yang melekat sebagai Komisaris Utama Bank UMKM Jatim yang merupakan BUMD milik pemprov dan tidak boleh berpolitik, Rasiyo mengaku tidak ada larangan untuk komisaris BUMD, melainkan hanya komisaris BUMN.
Surat Edaran Menteri BUMN Rini Soemarno nomor SE-07/MBU/10/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Direksi BUMN dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN telah jelas disebutkan larangan berpolitik bagi mereka.
“Itu hanya untuk komisaris BUMN. Tapi kalau untuk komisaris BUMD memang dilarang berpolitik oleh Perda Provinsi Jatim nomor 14 tahun 2012 tentang BUMD. Tapi saya kan tidak berpolitik, melainkan hanya menerima silaturrahim seperti halnya PWNU atau PW Muhammadiyah Jatim,” kilahnya.
Rasiyo sendiri tidak akan menjabat Komut Bank UMKM Jatim lagi per 21 Maret 2018. Ini karena akan dilakukan RUPS di tubuh Bank UMKM Jatim. “Saya sudah hampir tiga periode menjabat Komisaris Utama. Nanti akan ditunjuk orang lain menggantikan saya,” jelasnya. [iib]
