Guru Besar Uinsa, Prof. Dr. Nur Syam M. Si (berjaket)
Guru Besar Universitas Sunan Ampel Surabaya (Uinsa), Prof. Dr. Nur Syam M. Si menilai, pembangunan IKN (Ibukota Negara) Nusantara di Pulau Kalimantan merupakan sebuah bentuk keberanian dari Presiden RI, Joko Widodo, Kamis (9/3).
Nur Syam mengaku pada tahun 2022 kemarin, dirinya berkesempatan melihat langsung proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN ) Nusantara yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Sebuah tempat untuk menandai bahwa di sinilah titik Nol Nusantara. Tempat di tengah-tengah yang menghubungkan antara wilayah Indonesia Barat dan Wilayah Indonesia Timur. Sekurang-kurangnya saya sudah menjejakkan kaki di titik Nol Nusantara, yang masih menjadi pro-kontra pada sebagian masyarakat Indonesia,” papar Nur Syam.
Nur Syam mengatakan, penolakan sejumlah kecil masyarakat tentang pemindahan IKN tersebut kemudian memicu pro-kontra yang berujung pada pengaduan masyarakat yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKM) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang IKN, yang sudah disahkan oleh DPR pada tanggal 18 Januari 2022. Akhirnya MK menolak atas permohonan Uji Materi UU IKN. Dan pembangunan IKN tetap berjalan.
“Sungguh suatu yang luar biasa keberanian Pak Jokowi untuk menetapkan perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, karena ada resiko besar dibalik pemikiran besar Pak Jokowi,” kata dia. Sehingga menurutnya, seumpama pembangunan IKN Nusantara tidak jadi dilanjutkan, akan sangat luar biasa konsekuensinya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kartiyono mengatakan, rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur sudah menjadi keputusan pemerintah dan bahkan dietapkan dalam UU No 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
“Tentunya rencana besar itu akan berdampak pada banyak sspek, misal untuk jangka pendek beban anggaran nasional akan banyak tersedot pada proyek tersebut, namun demikian tentunya juga akan membuka lapangan kerja baru dan menyerap banyak tenaga kerja,” ungkap Kartiyono.
Dikatakan Kartiyono, dibutuhkan person-person yang mempunyai integritas moral tinggi untuk mewujudkan hal itu, sebab jika salah orang yang diberi amanah untuk melaksanakan pekerjaan besar tersebut, akan berakibat fatal.
Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Jombang, Sidiq Purnama menilai, untuk saat ini pembangunan IKN Nusantara bukan merupakan sesuatu yang urgent dan belum masuk pada skala prioritas.
“Karena melihat ekonomi pasca pandemi, rakyat Indonesia masih butuh suntikan-suntikan permodalan maupun perbaikan-perbaikan kebutuhan dasar,” pungkas Sidiq Purnama. [rif.why]
