Guru TPQ di Kabupaten Mojokerto yang diusulkan mendapatkan insentif. [kariyadi]
Kab Mojokerto, Bhirawa
Seluruh guru Tempat Pendidikan Al Quran (TPQ) dan guru madrasah diniyah di Kabupaten Mojokerto yang sejak 2015 lalu, tak mendapat insentif dari pemerintah daerah kini mendapatkan angin segar.
Karena tahun depan, Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto mengusulkan adanya pemberian insentif itu. Usulan ini sebelumnya telah digodok bersama sejumlah usulan program lainnya. Pemberian insentif bagi guru TPQ merupakan salah satu dari tiga usulan utama Komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
Dua usulan lainnya yakni, pemberian anggaran bagi Surat Pernyataan Miskin (SPM) bagi masyarakat yang tak terakomodir dalam layanan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) sebesar Rp1 miliar. Kemudian, pengusulan anggaran untuk kegiatan verifikasi dan validasi data pada Basis Data Terpadu (BDT).
“Ada tiga poin utama usulan dari Komisi IV,” ujar Evi Kusumawati, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto.
Evi mengatakan, secara lebih rinci, tiga usulan itu dimasukkan dalam daftar rekomendasi komisi yang telah disampaikan kepada pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD beberapa waktu lalu.
Seperti usulan pemberian insentif bagi guru TPQ dan Madin, pihaknya merasa hal itu perlu diupayakan Pemkab. Lantaran, sejak tahun 2015 lalu, pemberian insentif itu sudah ditiadakan lagi hingga tahun 2019 ini. ”Padahal andil guru TPQ ini besar bagi masyarakat karena tersebar di seluruh desa,” kata dia.
Untuk mendukung dimasukkannya program ini, dewan juga mengusulkan anggaran yang mendukung proses verifikasi dan validasi warga miskin. Mereka ini yang masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) yang dijadikan acuan dalam pemberian bantuan sosial hingga basis warga miskin.
Selain tiga poin utama itu, Komisi IV juga merekomendasikan Pemkab mengangarkan program kegiatan penggerakan lini lapangan sebesar Rp1,2 miliar pada DP2KBP2. Di Dinas Pendidikan, Komisi IV meminta agar ada penambahan anggaran pendidikan kesetaraan. Juga mengusulkan rehabilitasi gedung SD. [kar]
