Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf saat mengunjungi ke Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Jumat (14/5). [Hilmi Husain/Bhirawa/]
Pemkot Pasuruan terus berbenah dalam hal pelayanan. Kali ini, berkunjung ke Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Jumat (14/5). Tujuannya adalah untuk koordinasi dan konsultasi dalam hal peningkatan kualitas standar pelayanan publik. Kunjungannya itu, dipimpin langsung oleh Wali Kota Pasuruan, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Menurut Gus Ipul, dari hasil survey didapatkan hasil nilai kepatuhan Kota Pasuruan berada di posisi sedang, yakni dengan nilai rata-rata 56,16. “Kota Pasuruan baru pertama kali disurvey oleh Ombudsman. Nilainya rata-rata 56,16 dan Kota Pasuruan berada di posisi sedang,” ujar Gus Ipul, Jumat (14/5).
Dalam penilaian Ombudsman, lanjut Gus Ipul, pelayanan online memiliki nilai maksimal 100 dan pelayanan offline memiliki nilai maksimal 85. Namun, dalam penilaian ombudsman, ada sejumlah indikator yang harus diketahui dalam penggunaan fasilitas online.
Misalnya, apakah dalam website terdapat standar proses pelayanan. Dicontohkan, proses pembuatan E-ktp, besaran biaya diperjelas gratis atau berbayar, durasi waktu proses pelayanan serta sarana dan prasarana. Termasuk juga harus ramah terhadap disabilitas, ruang loket, ruang tunggu, informasi kamar mandi dan sebagainya.
Pengelolaan sarana dan prasarana, penerima pengaduan harus ada SK dan nomer yang bisa dihubungi, semua produk yang ada di konten juga disampaikan di website tanpa harus login registrasi dan mendownload. “Perlu diketahui, sebenernya kita bisa memenuhi semuanyan itu, apabila fokus kepada indikator. Hanya dilapangan memang banyak yang belum terfokus. Makanya kita akan mengejar kekurangan itu,” tambah Gus Ipul.
Sekretaris Jenderal PBNU ini menambahkan memicu kepatuhan pelayanan, sebenarnya telah diterapkan sanksi bagi petugas sesuai peraturan undang undang yang berlaku. “Di lapangan memang perlu dipertegas dan diperjelas lagi. Sehingga pelayanan tetap menjadi baik,” jelas Gus Ipul.[hil.ca]
