Nasum dari Biro Kesra Setda Provinsi Jatim saat memberikan pemaparan kepada peserta rakor di Bakorwil Bojonegoro
Bojonegoro, Bhirawa
Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016, Bakorwil Bojonegoro menggelar rapat koordinasi tenaga kerja dan transmigrasi di Ruang Mliwis Putih Jl. Pahlawan Bojonegoro, kemarin (8/10).
Wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro adalah meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten/kota Mojokerto dan Kabupaten/kota Kediri.
Kegiatan yang dibuka oleh kepala Bakorwil Bojonegoro melalui Kabid Kesmas, Sularni, menghadirkan dua narasumber, yaitu Isman Widodo perwakilan biro kesra provinsi jatim dan Disnakertransos Bojonegoro diwakili Kabid ketenagakerjaan Joko Santoso.
Perwakilan Biro Kesra Setda Provinsi Jatim, Isman Widodo, mengatakan bahwa rapat koordinasi ini membahas upaya terkait dengan diberlakukannya MEA dan AFCTA Tahun 2016.
Terkait dengan penyiapan SDM tenaga kerja yang jelas-jelas dalam waktu sedekat ini apabila mempertimbangkan komposisi kualitas SDM tenaga kerja kita sangat tidak memungkinkan dapat dipersiapkan secara maksimal .
“Kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal serta tentang lowongan pekerjaan. Semua itu membutuhkan penanganan serius menghadapi MEA yang segera menjelang ini,” ungkap Isman.
Kaitannya dengan hal itu, Isman Widodo mengapresiasi program pelatihan yang dicanangkan oleh Disnakertransos Bojonegoro. “Disnakertransos Bojonegoro ini sudah bagus bisa melaksanakan pelatihan untuk 12.000 orang. Yang berpeluang bisa membuat masyarakat mengembangkan usaha,” ujarnya.
Mea, Afcta, Wto Tidak Dapat Ditolak, Namun Negara Masih Diberi Ruang Untuk Menghambat Masuknya Tenaga Kerja Dan Barang Dari Luar Negeri Melalui Penguatan Regulasi Lokal, Dimana Tarif Dan Perijinan Sudah Tidak Dapat Lagi Menjadi Barier Dalam Menghadapi Pasar Bebas.
“Dalam bidang ketenagakerjaan, saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan untuk memasuki siklus ” Bonus Demografi” yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 Tahun) mendominasi populasi nasional dengan laju pertumbuhan penduduk 0,696%,” jelasnya.
Situasi tersebut jika tidak dimanfaatkan akan menjadi ancaman.Untuk itu daya dukung pengembangan SDM menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, terlebih bila dikaitkan dengan potensi Jatim dimasa depan sebagai pusat ekonomi utama untuk wilayah Indonesia Timur.
“Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila Pemerintah mampu meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat dan menyediakan dan menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja, yang merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan bangsa,” pungkasnya.
Karena merupakan Pasar Tunggal peredaran Barang, Jasa, Tenaga Kerja dan Investasi untuk itu Pemerintah Provinsi Jatim telah melakukan pengkajian secara konprehensif dengan menginventarisasi permasalahan kedepan yang perlu diwaspadai sebagai berikut antara lain.
“Arus Barang Yang Bebas Dapat Berdampak Pada Masuknya Produk-produk Impor Baik Makanan Dan Minuman, Produk Elektronik, Produk Pertanian, Produk Kosmetik, Obat-obatan Yang Membahayakan Bagi Kesehatan Masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu arus Tenaga Kerja Yang Bebas Dapat Berdampak Pada Penularan Penyakit. Dia menambahkan, suka tidak suka, masyarakat harus kreatif dan produktif sehingga menjadi pemain utama mengelola potensi yang ada, karena semua itu membutuhkan kreasi dan inovasi yang konsisten danberkesinambungan.
Tugas dari Pemerintah baik pusat maupun daerah adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengkoordinasikan, monitoring evaluasi serta pelayanan teknis oleh Dinas/Instansi terkait. [bas]
