foto ilustrasi
Beberapa isu yang mudah menarik perhatian masyarakat kini sedang gencar di-propaganda-kan. Isu coba terus digulirkan melalui media sosial, dan sebaran formulir, dengan iming-iming memperoleh uang. Serta dilengkapi dengan pelibatan institusi vital kenegaraan. Diantaranya, “harta” Soekarno (presiden pertama RI), akan diberikan kepada setiap rakyat. Walau nyata-nyata mustahil, banyak pula yang berburu “harta” Soekarno.
Dalam isu, “harta” Soekarno tersimpan di bank Swis. Ada yang berupa uang (dalam jumlah ribuan triliun rupiah, surat berharga, dan emas batangan. Konon, “harta” Soekarno diperoleh dari berbagai negara di dunia. Juga sumbangan raja-raja di seantero Nusantara (Indonesia). “Harta” yang tersimpan (dan tidak pernah diambil selama 70-an tahun) bertambah banyak berlipat-lipat. Diperkirakan cukup untuk menutup utang Indonesia.
Beberapa jenis “harta” Soekarno sudah lama beredar, mendahului isu. Diantaranya berupa lembaran uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), bergambar penari Bali. Ada yang berwarna merah dan berwarna hijau. Uniknya, lembaran “uang” seribu bisa akan melengkung (otomatis) manakala diletakkan di atas telapak tangan. Nampaknya, suhu hangat (sehangat telapak tangan) mempengaruhi permukaan lembaran “uang” Soekarno.
Ragam lain “harta” Soekarno, berbentuk logam (emas) putih, sekitar 900 gram. Lengkap dengan stempel bank (palsu) berbagai kota di Eropa. Ada Bank of London, Bank Paris, dan Bank Swis. Ada pula batangan besi kuningan (berat sekitar 90 gram) bergambar grafis wajah Bung Karno. “Harta” Soekarno, telah beredar di seluruh Indonesia, terutama di pulau Jawa. Paling banyak di Jawa Barat. Biasanya berkait dengan perdukunan.
Namun iming-iming “harta” Soekarno, paling spektakuler, beredar di Sumatera Barat. Sampai memperoleh perhatian OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Telah beredar luas, selebaran bertuliskan “Surat Kuasa voucher KTP elektronik.” Di bagian atas terdapat logo Garuda Pancasila, diterbikan oleh World Bank Union Switzerland. Isi selebaran, menjanjikan pelunasan kredit macet, yang dijamin oleh US Swissindo. Dipastikan semuanya palsu.
Konon untuk pelunasan kredit macet, akan diterbitkan surat pelunasan utang. Menggunakan kuasa (atasnama) presiden dan negara Republik Indonesia, serta lembaga internasional. Modus lain selebaran, juga menjanjikan jatah pensiun sebesar Rp 15,6 juta per-bulan. Syaratnya, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP, serta membayar uang pendaftaran. Selebaran diedarkan ke rumah-rumah penduduk, pada saat jam kerja.
Isu “harta” Soekarno, niscaya tidak berdasar. Karena seluruh pemimpin negara dalam keadaan miskin. Tak terkecuali Menteri Keuangan (pemerintahan Kabinet Sjahrir ke-3), Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Pada tahun 1946, memperoleh karunia berupa kelahiran anak ketiga (diberi nama Chalid Prawiranegara). Namun nyaris tak dapat dipercaya, Sjafruddin sebagai Menteri Keuangan, tak mampu membeli kain gurita dan popok bayinya.
Pada masa agresi militer II Belanda, Istri Sjafruddin, Tengku Halimah, juga nyambi berjualan sukun goreng, ketika ditinggal Sjafruddin ke Bukit Tinggi, dalam jabatannya sebagai Menteri Kemakmuran. Tak lama, Sjafruddin sekaligus juga menerima mandat melaksanakan Pemerintahan Darurat RI (setara sebagai Presiden RI). Toh Mr. Sjafruddin, tetap dalam keadaan miskin, belum makmur (padahal jabatannya Menteri Kemakmuran).
Realita kepercayaan (dan berburu) “harta” Soekarno, merupakan fenomena sosial yang buruk. Menjadi pertanda psikologi sosial, seolah-olah tiada pekerjaan yang bisa menjamin kemakmuran. Padahal konstitusi meng-amanatkan pemberdayaan masyarakat. UUD pasal 34 ayat (2), menyatakan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”
Ironisnya, banyak program jaminan sosial nasional (Jamsosnas) tidak tepat sasaran. Seyogianya pemerintah segera meluruskan isu tentang “harta” Soekarno. Sekaligus melakukan validasi program Jamsosnas, menjembatani jurang kemiskinan.
———————— *** —————————-
